PADANG – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Agenda utama membahas percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak serta pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
Mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam rapat itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan pemerintah menargetkan penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan sepanjang 2026. Sementara itu, penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap ditargetkan rampung pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Selain mempercepat penyaluran bantuan, Suharyanto mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan peningkatan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Menurutnya, besaran bantuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat terdampak bencana.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegas Maigus.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Selain itu, Pemerintah Kota Padang telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai calon penerima bantuan tahap berikutnya.
Di sisi lain, pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB sebelum dapat direalisasikan.
Hendri menyebut kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Ia menambahkan, pembangunan Huntap di Kota Padang terus menunjukkan perkembangan positif.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak untuk kembali menempati hunian yang aman dan layak, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.
