PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat memulihkan infrastruktur jaringan irigasi yang rusak parah pascabencana. Langkah taktis ini diprioritaskan demi memastikan areal persawahan masyarakat yang sempat mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat.
Gerak cepat menanggapi keluhan para petani ini menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini. Pasalnya, bencana alam galodo yang melanda pada November dan Desember tahun lalu telah menyisakan kerusakan serius pada jalur pengairan utama di beberapa sentra pertanian kota.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well Off Sanora, menjelaskan bahwa untuk mempercepat pasokan air ke sawah warga, Pemko Padang langsung bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V dan Dinas SDA Provinsi Sumatra Barat.
“Terkait dengan kondisi irigasi di Kota Padang pascabencana November dan Desember tahun lalu, ada beberapa irigasi yang rusak mengakibatkan tidak teralirinya air ke sawah-sawah masyarakat,” ujar Well Off Sanora di Padang, Jumat (12/6/2026).
Siapkan 17 Paket Fisik, Siap Dilelang Pekan Depan
Guna mendanai proyek pemulihan berskala besar tersebut, Pemko Padang memanfaatkan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang saat ini telah menyiapkan 17 paket pekerjaan fisik khusus untuk rehabilitasi irigasi.
“Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran, dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan. Dan insyaallah dalam minggu depan itu sudah selesai, dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya,” tambah Well Off Sanora.
Sembari menunggu proses lelang paket besar tersebut berjalan, Dinas PUPR juga tidak tinggal diam. Langkah darurat (emergency response) langsung diambil menggunakan pos dana operasional dan pemeliharaan (OP).
Genjot Kawasan Terdampak Galodo
Pengerjaan fisik darurat di lapangan sudah langsung digenjot begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pergeseran ditandatangani. Intervensi cepat berskala pemeliharaan ini sengaja diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah agar lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat tanpa harus menunggu lebih lama.
“Untuk operasional dan pemeliharaan, pekerjaan fisiknya sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani. Dan itu dikerjakan di daerah-daerah terdampak bencana, seperti di kawasan Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana galodo di tahun lalu,” pungkasnya.
Melalui kombinasi proyek fisik jangka menengah dan pemeliharaan darurat ini, Pemko Padang berkomitmen mengembalikan hak pengairan para petani secara optimal demi menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.
