PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait sepakat memperketat pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Sinergi ini diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian BBM yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Dalam rakor tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar membongkar sejumlah modus operandi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Beberapa temuan di lapangan meliputi penggunaan kendaraan dengan nomor polisi (nopol) ganda, penggunaan tangki modifikasi, aksi lansir atau pengisian berulang memakai beberapa QR Code, hingga dugaan kebocoran pasokan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa subsidi energi dari pemerintah harus tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan lapangan demi mencegah penyimpangan.
Pemko Padang Dukung Regulasi dan Sistem Digital Baru
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir langsung dalam rakor tersebut menyatakan dukungan penuh Pemko Padang terhadap langkah tegas ini.
Fadly menilai pengetatan ini sangat krusial mengingat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padang dalam beberapa pekan terakhir sempat mengganggu mobilitas warga dan menghambat denyut perekonomian daerah.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Fadly Amran.
Fadly juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi serta adopsi teknologi pertahanan sistem untuk menutup celah para spekulan dan mafia BBM eceran.
Konsumsi Solar Subsidi Mulai Menurun
Upaya pembersihan jalur distribusi ini mendapat apresiasi dari Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya.
Menurutnya, langkah taktis Satgas Sumbar terbukti efektif menekan angka konsumsi solar subsidi secara signifikan.
Untuk mempersempit ruang gerak kecurangan ke depan, BPH Migas tengah mengkaji penguatan sistem digital baru.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ungkap Chrisnawan.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan bahwa pasokan dan stok BBM untuk wilayah Sumbar berada dalam kondisi aman.
Ia menyebut pengetatan operasi lapangan dalam beberapa waktu terakhir mulai membuahkan hasil positif.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” pungkas Fakhri.
Rakor ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, para kepala daerah se-Sumatera Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor energi. (*)
