INGATLAH.COM – Wacana memasukkan bahasa Prancis dan Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional mulai menjadi perhatian publik.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan kajian lebih lanjut.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci mekanisme penerapan kebijakan tersebut karena masih menunggu arahan lanjutan dari Presiden kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Tentu Bapak Presiden akan memanggil Pak Menteri untuk membahas bagaimana kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik,” kata Fajar usai menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Rangkasbitung, Senin (1/6/2026).
Wacana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam agenda bilateral.
Dalam pertemuan itu, Prabowo mendorong agar bahasa Prancis dan Portugis diperkenalkan lebih luas kepada pelajar Indonesia sebagai bagian dari penguatan hubungan internasional.
Meski demikian, Fajar menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah SMA dan SMK telah lama menyediakan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran pilihan bagi peserta didik.
“Pelajaran bahasa Prancis sudah diajarkan di banyak sekolah, terutama SMA dan SMK, sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemendikdasmen juga telah memiliki landasan hukum terkait pembelajaran bahasa melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Regulasi tersebut mengatur pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, hingga bahasa asing yang dapat diajarkan di lingkungan sekolah.
Namun demikian, pemerintah masih harus mengkaji berbagai aspek teknis sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan secara lebih luas. Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi mengajar bahasa Prancis maupun Portugis.
Selain itu, ketersediaan sarana pendukung, bahan ajar, hingga kesiapan sekolah di berbagai daerah juga menjadi perhatian utama.
“Nah, itu masih dalam kajian kami,” kata Fajar.
Menurutnya, gagasan penguatan pembelajaran bahasa asing tidak hanya berkaitan dengan dunia pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi diplomasi yang sedang dibangun pemerintah Indonesia dengan berbagai negara mitra, khususnya di kawasan Eropa.
Fajar menilai diplomasi budaya dan pendidikan memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antarnegara sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang pada masa mendatang.
“Ini bagian dari upaya diplomasi Bapak Presiden. Hubungan bilateral dan diplomasi budaya menjadi salah satu jembatan untuk memperkuat komunikasi. Apalagi Indonesia saat ini dipandang sebagai negara yang berkembang pesat oleh banyak negara, termasuk di Eropa,” ujarnya.
Hingga kini, Kemendikdasmen masih melakukan kajian menyeluruh terkait kemungkinan perluasan pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis dalam kurikulum nasional, termasuk menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif jika nantinya resmi diberlakukan.
