PEKANBARU – Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Riau menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pembangunan sektor kesehatan di Bumi Lancang Kuning.
Pertemuan strategis tersebut digelar di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (22/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan transformasi layanan kesehatan dengan mengubah paradigma pembangunan dari pendekatan kuratif menuju preventif.
Menurutnya, pemerintah daerah kini tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan, tetapi mulai menitikberatkan upaya pencegahan penyakit sebagai strategi utama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan beban pembiayaan kesehatan.
“Sebagai wujud komitmen Pemprov Riau, pembangunan kesehatan diarahkan pada pendekatan preventif. Kami meyakini bahwa mencegah jauh lebih efektif dibandingkan mengobati, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun efisiensi anggaran,” ujar Zulkifli.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program nyata di lapangan, salah satunya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh bagi masyarakat. Saat ini, seluruh 243 puskesmas di Provinsi Riau telah menjalankan program tersebut dengan dukungan kebijakan daerah, pembinaan wilayah, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Zulkifli mengungkapkan, program pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun masih membutuhkan percepatan pelaksanaan. Hingga akhir tahun 2025, jumlah kunjungan masyarakat tercatat mencapai 1.276.987 kunjungan dari total sasaran 6.811.158 penduduk atau sekitar 18,75 persen.
“Capaian ini menunjukkan program telah berjalan dengan baik, namun percepatan tetap diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Riau mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan sistem aplikasi, ketersediaan bahan medis, hingga tantangan geografis wilayah yang beragam.
Selain membahas program preventif, Pemprov Riau juga melaporkan perkembangan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menjangkau sekitar 93 persen penduduk Riau. Tingginya cakupan tersebut turut didukung keberadaan RSUD Arifin Achmad sebagai rumah sakit rujukan utama di provinsi ini.
Saat ini, RSUD Arifin Achmad memiliki kapasitas 497 tempat tidur, dengan 209 tempat tidur diperuntukkan bagi layanan masyarakat umum.
Namun demikian, persoalan klasik sektor kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter spesialis dan belum meratanya pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit daerah tipe D agar dapat naik kelas menjadi rumah sakit tipe C melalui penguatan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia.
“Kami masih menghadapi kekurangan dokter spesialis dan distribusi layanan yang belum merata. Karena itu, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah menjadi fokus agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.
