INGATLAH.COM – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang diinisiasi Polda Riau sejak awal tidak pernah bergantung pada anggaran pemerintah daerah maupun bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa proyek tersebut merupakan gerakan kolaboratif berbasis gotong royong untuk menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya di wilayah yang masih terbatas aksesnya.
“Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemprov Riau maupun Baznas. Ini murni gerakan kolaboratif,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Polda Riau menjadi contoh positif dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara maupun dana sosial masyarakat.
Proyek ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha melalui program CSR hingga partisipasi masyarakat.
Lebih jauh, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi disebut sebagai bagian dari implementasi arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian di seluruh daerah, termasuk Polda Riau, dengan membangun infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, Polda Riau tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi pembangunan, khususnya di daerah yang masih membutuhkan akses dasar.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau, Daniel Muharam, mengapresiasi niat baik Baznas Riau yang sebelumnya berencana ikut berkontribusi.
“Ini menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih sangat kuat,” ujarnya.
Namun, ia memastikan bahwa Polda Riau telah memiliki skema pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
“Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi, sebagian besar berasal dari CSR perusahaan dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi membatalkan rencana bantuan sebesar Rp3 miliar setelah melakukan evaluasi atas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sejak awal Baznas melihat program pembangunan jembatan tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, Baznas memilih untuk tidak melanjutkan kontribusi tersebut demi memastikan penyaluran dana infak, zakat, dan sedekah tetap transparan dan sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin merusak kepercayaan masyarakat. Menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat,” tegasnya.
