INGATLAH – Ketiadaan perangkat pendukung berupa laptop menjadi rintangan utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Hal ini berdampak langsung pada kelancaran proses input data warga calon penerima bantuan pemerintah di wilayah tersebut.
Persoalan ini mencuat dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Iqra Chissa yang berlangsung di Kantor Lurah Balai Gadang, Rabu (4/2). Kegiatan ini dihadiri oleh lurah, perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, serta unsur pemuda.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menjelaskan bahwa peran mereka sangat krusial dalam memfasilitasi berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan pendidikan. Namun, tugas tersebut terkendala oleh minimnya fasilitas digital.
“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ungkap Opi di hadapan Iqra Chissa.
Selain perangkat keras, Opi menekankan pentingnya sosialisasi berkala mengenai program bantuan sosial. Ia menilai banyak warga yang masih kebingungan mengenai kriteria dan prosedur pengajuan bantuan.
“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” tambahnya.
Aspirasi lain yang disampaikan mencakup permohonan bantuan seragam kerja dan dana transportasi untuk lima orang personel PSM. Mengingat luasnya wilayah survei lapangan di Balai Gadang, biaya operasional transportasi menjadi beban tersendiri bagi para pekerja sosial tersebut.
Aspirasi Sektor Infrastruktur dan Pendidikan
Tidak hanya urusan sosial, warga juga menitipkan harapan pada sektor pertanian dan pendidikan. Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani demi mempermudah akses distribusi hasil lahan.
Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang pesat di Balai Gadang memicu desakan penambahan sekolah, khususnya jenjang SMP. Warga berharap anak-anak setempat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengenyam pendidikan.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Iqra Chissa memastikan akan mengawal usulan yang masuk sesuai dengan kewenangan lembaga. Ia menyatakan bahwa usulan yang bersifat kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2027.
“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu,” tutur Iqra.
Untuk urusan yang menjadi ranah Pemerintah Kota Padang, termasuk pembangunan SMP, Iqra berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Padang. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan prioritas yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. (*)
