INGATLAH – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendesak pemerintah daerah untuk segera merampungkan pendataan akurat sebagai fondasi utama perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
Dalam pertemuan strategis di Istana Gubernur Sumbar, Senin malam (5/1/2026), DPRD menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan penyesuaian anggaran demi mempercepat proses rehabilitasi wilayah.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda tersebut, Muhidi menekankan bahwa penentuan skala prioritas harus menjadi acuan utama pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia menyoroti perencanaan hunian, baik sementara maupun tetap, yang wajib mempertimbangkan faktor keamanan lokasi.
Muhidi mengingatkan agar pemilihan lahan hunian baru harus berada di luar zona rawan bencana namun tetap memiliki aksesibilitas ekonomi yang baik.
Menurutnya, aspek lokasi sangat krusial agar pembangunan tidak justru membebani mobilitas warga dalam mencari nafkah.
Selain infrastruktur fisik, Ketua DPRD Sumbar juga menaruh perhatian pada ketahanan finansial warga terdampak.
Mengingat waktu yang mendekati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Muhidi mengusulkan adanya program stimulasi ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Pada masa pemulihan masyarakat dapat dirangkul untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pekerjaan dan diberikan upah, sehingga perekonomian keluarga tetap berjalan,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan dukungan kelembagaan DPRD terhadap langkah eksekutif:
“Secara keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan,” tutup Muhidi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta kementerian terkait atas komitmen mereka dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Tingginya angka kehadiran peserta FGD, baik secara langsung maupun daring, dianggap sebagai bukti kuat adanya semangat kolektif dalam menangani krisis hidrometeorologi di Sumatera Barat.
“Saya mengapresiasi kehadiran seluruh pihak. Walaupun undangan kita sampaikan dalam waktu singkat, tapi semuanya bisa hadir, baik secara langsung maupun daring. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana,” kata Mahyeldi.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi vital, termasuk BMKG, PLN, Bappenas, serta berbagai unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (*)
