INGATLAH.COM – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menjadi sorotan setelah sejumlah rumah biliar di kota tersebut diduga masih beroperasi selama bulan suci Ramadan. Padahal, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menerbitkan surat edaran Wali Kota terkait pedoman aktivitas usaha selama Ramadan.
Surat edaran itu mengatur pembatasan jam operasional hingga penutupan sementara sejumlah tempat hiburan dan jenis usaha tertentu guna menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa.
Namun berdasarkan temuan di lapangan, beberapa rumah biliar disebut tetap buka seperti biasa, bahkan beroperasi sejak siang hari hingga sekitar pukul 00.00 WIB.
Wakil Ketua Pemberantasan Judi, AIDS, dan Narkoba (Pantas Juara) KNPI Pekanbaru, Yogi Deviano, mengaku pihaknya menerima laporan dari masyarakat serta mendapati langsung aktivitas rumah biliar yang diduga tidak mengindahkan surat edaran tersebut.
“Ramadan sudah berjalan sekitar satu pekan. Dari temuan kami, tidak ada satu pun tempat biliar yang menutup usahanya. Bahkan ada yang buka dari siang sampai tengah malam. Ketika kami tanyakan, salah satu karyawan menyebut sudah berkoordinasi dengan Satpol PP,” ujar Yogi, Kamis (26/2).
Yogi menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.
“Kami meminta Satpol PP bekerja secara profesional dan tidak terkesan membiarkan pelaku usaha yang membandel. Perintah Wali Kota sudah jelas dan seharusnya dijalankan sesuai arahan, demi menghargai umat muslim yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan telah mencoba menghubungi Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Yuliarso, melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
“Kami sudah berupaya menghubungi Kasatpol PP, tetapi belum ada balasan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Selain persoalan rumah biliar, Yogi turut menyoroti sejumlah isu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lainnya yang dinilai belum tertangani optimal. Di antaranya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak tertib serta pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang diduga melebihi jam operasional.
