INGATLAH – Akses jaringan komunikasi dan internet masih menjadi kendala utama bagi masyarakat di Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok.
Lemahnya sinyal telekomunikasi di wilayah tersebut dilaporkan menghambat berbagai aktivitas vital, mulai dari sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi warga.
Keluhan terkait sulitnya akses internet ini mencuat saat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melaksanakan kunjungan Safari Ramadan di masjid setempat, Minggu (22/2).
Warga berharap pemerintah segera membangun menara telekomunikasi (tower) untuk memenuhi kebutuhan konektivitas digital.
Seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa keterbatasan sinyal membuat informasi penting sering terlambat diterima.
“Kami sangat berharap ada pembangunan tower atau penguatan jaringan di daerah ini. Dengan jaringan yang baik, aktivitas masyarakat akan lebih lancar, anak-anak bisa belajar dengan maksimal, dan pelaku usaha juga bisa mengembangkan usahanya,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhidi menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi ini ke tingkat provinsi.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar untuk mendukung mobilitas harian dan ekonomi baru.
Muhidi berencana segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Sumatera Barat.
“Kesempatan pelatihan terbuka luas. Anak-anak muda harus menyiapkan diri dengan memilih keterampilan yang relevan agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya menekankan pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung kualitas SDM.
Senada dengan hal itu, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Ria Wijayanty, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan data pendukung untuk menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur tersebut.
Pemerintah Provinsi akan mengedepankan koordinasi berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten.
“Nanti siapkan bahannya, koordinasi dengan Kominfo. Kebetulan ada dari pemerintah kabupaten, Kominfo kabupaten. Kalau tidak selesai di kabupaten, kita bisa langsung koordinasi dengan provinsi,” jelas Ria.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret agar masalah blank spot di Nagari Kuncir segera teratasi, sehingga pelayanan publik dan kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat meningkat secara signifikan. (*)
