INGATLAH.COM – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, melakukan pertemuan penting dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas langkah konkret membangkitkan BUMD migas daerah, PT Bumi Siak Pusako (BSP). Pertemuan ini juga dihadiri Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Dirjen Migas Laode Sulaiman.
Fokus pertemuan tertuju pada tiga tahapan terukur sebagai fondasi kebangkitan BSP. Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan perbaikan menyeluruh mulai dari aspek operasional, infrastruktur, hingga tata kelola perusahaan.
Tahapan pertama adalah pemenuhan kewajiban perusahaan kepada negara melalui Komitmen Kerja Pasti (KKP), yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.
Tercatat masih ada tujuh sumur yang dijanjikan untuk dieksplorasi sejak izin pengelolaan diberikan kepada BSP, termasuk program survei seismik, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan studi GGR, dengan nilai investasi mencapai 130 juta dolar AS.
“Ini kewajiban yang harus dilaksanakan. Kami optimistis dengan arahan dan pengawasan Kementerian ESDM serta SKK Migas, seluruh komitmen tersebut dapat segera direalisasikan,” kata Afni.
Tahapan kedua adalah pembangunan pipa salur minyak secara permanen. Afni menegaskan pihaknya tidak ingin lagi hanya melakukan perbaikan sementara terhadap jaringan pipa lama yang selama ini menjadi kendala produksi.
Penggantian pipa secara menyeluruh akan menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi lifting minyak, sekaligus berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati perempuan pertama di Siak itu mengakui bahwa BSP selama ini masih mengandalkan jaringan lama yang berisiko gangguan teknis, bahkan sempat menyebabkan minyak membeku dan harus dialihkan menggunakan sistem trucking dengan biaya tinggi.
“Kita ingin membuat lompatan besar, bukan tambal sulam. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami yakin BSP bisa bangkit dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat Siak,” ujar Afni.
Tahapan ketiga adalah percepatan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih direksi definitif.
Proses ini dipastikan berlangsung profesional, transparan, dan melibatkan unsur independen dari pemerintah pusat, akademisi, dan kalangan profesional, guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan lebih baik ke depan.
