INGATLAH.COM – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau diminta melakukan verifikasi ulang terhadap surat dukungan yang dinilai bermasalah.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh KONI Pusat menyusul adanya dukungan ganda dan pencabutan dukungan dari sejumlah KONI daerah.
Permasalahan mencuat setelah TPP menemukan adanya perbedaan pendapat internal terkait dukungan ganda yang diberikan oleh tiga KONI Kabupaten, yakni KONI Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Bengkalis.
Untuk menghindari potensi konflik dalam penetapan hasil verifikasi, TPP KONI Riau meminta arahan langsung dari KONI Pusat.
Hal itu ditindaklanjuti dengan pertemuan lima anggota TPP KONI Riau bersama Wakil Ketua II KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Soedarmo dan Kepala Bidang Hukum KONI Pusat Widodo Sigit Pudjianto di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Senin (9/2).
Kabid Hukum KONI Pusat Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, TPP diminta kembali memverifikasi dokumen dukungan secara langsung kepada KONI daerah yang bersangkutan guna memastikan dukungan yang sah.
“Kami memberikan kewenangan penuh kepada TPP untuk memeriksa dan memastikan dokumen dukungan tersebut. Kalau ada keraguan, tanyakan langsung kepada KONI daerahnya, dukungan sebenarnya diberikan kepada siapa,” ujar Sigit.
Terkait pencabutan dan perubahan dukungan, Sigit menegaskan hal tersebut merupakan dinamika yang lazim dalam organisasi.
Namun, dukungan yang dijadikan pedoman adalah dukungan terakhir yang secara resmi diberikan oleh KONI Kabupaten/Kota.
“Yang dipakai itu yang terakhir. Ditanyakan langsung ke KONI daerahnya, dibuatkan berita acara, sehingga jika ada persoalan di kemudian hari, penyelesaiannya jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, TPP sejatinya telah memiliki pedoman kerja yang jelas dalam menentukan keabsahan dukungan. Selama aturan tersebut dijalankan dengan konsisten, potensi perselisihan dapat dihindari.
