INGATLAH – Ratusan pedagang Pasar Raya Padang mendatangi Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Senin (9/2/2026) untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Massa menuntut evaluasi atas kebijakan relokasi ke area basement Pasar Raya Fase VII yang dinilai mematikan mata pencaharian mereka.
Pedagang mengeluhkan kondisi lokasi baru yang sangat minim pengunjung. Hal ini berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan harian mereka.
Dalam aksinya, para pedagang meminta solusi konkret agar tetap bisa bertahan hidup di tengah penataan pasar.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sumatera Barat, Muhammad Yani, menjelaskan bahwa pedagang sebenarnya kooperatif dengan kebijakan pemerintah.
Namun, pemindahan ke dalam bangunan tanpa adanya akses jual beli yang memadai menjadi persoalan besar.
“Izinkan kami berdagang setelah jam 5 sore sampai malam. Kami kawan-kawan pedagang sebenarnya bersedia pindah ke dalam bangunan, tetapi karena tidak ada kehidupan di sana, tidak ada akses jual beli, maka berilah kami kehidupan dari jam 5 sore sampai malam,” tegas Yani.
Yani menambahkan, aktivitas ekonomi di Pasar Raya Padang biasanya hidup hingga pukul 12 malam.
Ia berharap pemerintah mengizinkan pedagang berjualan di luar bangunan pada sore hingga malam hari dengan sistem penataan yang rapi.
Pertemuan antara perwakilan pedagang dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dianggap belum memberikan kepastian.
Yani menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Padang dan menilai jawaban pemerintah masih bersifat normatif.
“Jawaban Pemko indah-indah saja, tetapi mengecewakan bagi kami. Kami tidak butuh event, kami butuh pengunjung pasar yang benar-benar membeli. Kebiasaan masyarakat Padang itu belanja sambil lewat, bahkan dari atas motor atau mobil. Tidak mungkin mereka masuk ke dalam bangunan hanya untuk beli satu barang,” jelas Yani.
Para pedagang merasa tuntutan mereka tidak digubris secara serius karena hanya menghasilkan rencana-rencana yang belum pasti.
Menyikapi hasil pertemuan yang dianggap menggantung, IKAPPI Sumbar akan melakukan koordinasi internal untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan melanjutkan aksi atau membawa persoalan ini ke tingkat Gubernur Sumatera Barat.
Yani mendesak agar jajaran Pemko Padang turun langsung melakukan survei kondisi pasar dari pagi hingga sore hari untuk melihat realitas di lapangan.
“Yang merasakan kondisi pasar itu pedagang, bukan orang Pemko. Kami butuh pengunjung yang berbelanja, bukan sekadar meramaikan pasar atau foto-foto saja,” pungkasnya. (*)
