INGATLAH – Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik menuai hasil yang signifikan.
Pemko Padang berhasil masuk dalam tiga besar badan publik dengan penilaian keterbukaan informasi tertinggi tahun 2025.
Sebagai tindak lanjut atas capaian ini, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat melakukan kunjungan atau visitasi ke Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, beserta jajaran, yang disambut hangat oleh Walikota Padang, Fadly Amran, didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Wismeiliar Teinike Yulvera di ruang PPID.
Peningkatan Kinerja yang Drastis
Dalam perbincangan tersebut, Musfi Yendra menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja Pemko Padang secara menyeluruh dalam aspek keterbukaan informasi.
Ia secara khusus menyoroti lonjakan capaian yang sangat mencolok.
“Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi,” ungkap Musfi Yendra.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Musfi menjelaskan bahwa Pemko Padang sempat terpuruk di peringkat kedelapan pada penilaian tahun sebelumnya, dengan level menuju informatif.
Bahkan, setahun sebelumnya lagi, Padang sama sekali terlempar dari daftar sepuluh besar.
“Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI),” jelas Musfi, menekankan konsistensi dan keseriusan Pemko Padang.
KI Sumbar berpesan agar seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sumatera Barat terus aktif, terutama dalam merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara akurat dan komprehensif.
Keterbukaan Bukan Sekadar Slogan
Walikota Padang, Fadly Amran, menyambut baik kedatangan KI Sumbar dan menyatakan terima kasih atas kunjungan yang dianggapnya sebagai tindakan nyata untuk perbaikan ke depan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan ini adalah bagian dari janji politiknya.
“Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik,” ujar Fadly Amran.
Menurut Walikota, keterbukaan informasi bukanlah sekadar jargon atau slogan semata, melainkan harus diwujudkan menjadi aksi nyata.
Ia berjanji akan terus mengupas tuntas prinsip transparansi hingga ke internal Pemko Padang.
“Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi,” tambah Walikota, menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan saran.
Kunjungan Tim KI Sumbar tidak hanya berfokus pada ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota.
Mereka juga meninjau langsung dashboard yang ada di Padang Command Center (PCC).
Di PCC, tim KI mendapatkan informasi mendalam mengenai berbagai layanan pengaduan warga kepada Pemko Padang, seperti aplikasi “Lapor Padang” dan “Padang Mobile”.
Sebagai informasi penutup, tiga daerah yang menempati posisi teratas dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025 adalah Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan. (*)
