INGATLAH – Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, memberikan penekanan keras terkait proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ia menegaskan bahwa penanganan tidak hanya dituntut cepat, tetapi wajib memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku.
Politisi Partai Golkar ini mendesak pemerintah untuk menertibkan izin pembangunan di zona rawan bencana, seperti kawasan bibir sungai dan pinggir jalan, guna mencegah risiko fatal di masa depan.
“Kita ingin penanganan cepat, tapi tidak boleh sembarangan. Saya minta regulasi terkait izin perumahan diperbarui. Harus ada rekomendasi teknis yang ketat dari pihak terkait. Jangan lagi ada pembiaran perumahan dibangun sangat dekat dengan bibir sungai karena itu sama saja menjemput maut saat bencana datang kembali,” tegas Zigo, Selasa (27/1/2026).
Zigo juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang demi melindungi para petugas dan stakeholders dari potensi jeratan hukum.
Menurutnya, manajemen risiko yang jelas harus menjadi dasar setiap pekerjaan fisik di lapangan.
“Perencanaan pekerjaan itu sangat krusial. Jangan sampai karena mengejar target cepat, teman-teman kita di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat sehingga nantinya malah berhadapan dengan masalah hukum. Kita harus melindungi mereka dengan payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” tambahnya.
Solusi Krisis Air Bersih di Kota Padang
Kondisi spesifik di Kota Padang menjadi perhatian khusus bagi Zigo.
Banyak warga yang bukan pelanggan PDAM kini kehilangan akses air bersih akibat sumur yang kering pascabencana, sementara sumber mata pencaharian mereka juga terhenti.
Ia meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya segera turun tangan dengan memberikan sambungan PDAM gratis bagi warga terdampak.
“Ini murni urusan kemanusiaan bagi mereka yang mata pencahariannya sudah hilang terkena bencana,” tutur Zigo.
Zigo juga memberikan peringatan tegas kepada BUMN pelaksana agar tidak melakukan klaim sepihak atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh relawan atau pihak swasta secara mandiri.
Kejujuran data dianggap krusial untuk menghindari tumpang tindih anggaran.
Berdasarkan data teknis, bencana kali ini mengakibatkan kerusakan pada 31 ruas jalan nasional, 41 sungai dengan kondisi rusak berat, serta berdampak pada 38.670 unit rumah warga.
“Komisi V akan terus mengawal agar seluruh rencana pemulihan Pascabencana tidak jalan di tempat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang tengah menderita,” pungkasnya. (*)
