INGATLAH – Bupati Siak, Dr. Afni, menunjukkan sikap politik yang inklusif dan dewasa dengan merangkul para mantan lawan politiknya pasca-Pilkada.
Alih-alih larut dalam rivalitas, Afni justru membangun kolaborasi lintas partai demi mengawal agenda kerja kerakyatan di Kabupaten Siak.
Sikap tersebut terlihat saat Bupati perempuan pertama di Negeri Istana itu bersilaturahmi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Kabinet Merah Putih, Yandri Susanto, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PAN.
Dalam pertemuan itu, Afni tampak didampingi sejumlah tokoh dan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Siak.
Langkah tersebut menjadi sorotan mengingat PAN merupakan partai pengusung utama calon petahana yang menjadi lawan Afni pada Pilkada lalu.
Bahkan, petahana yang ditumbangkan merupakan Ketua DPW PAN Riau yang masih aktif kala itu.
Hampir seluruh mesin politik PAN bergerak untuk menghadang Afni, namun takdir berkata lain.
Kendati demikian, Afni memilih menanggalkan sekat politik dan mengedepankan kepentingan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Mendes PDT, Yandri Susanto, Rabu malam (7/1/2026), dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis desa dan kampung di Kabupaten Siak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak turut didampingi istri Menteri Desa yang juga menjabat sebagai Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah.
Hadir pula sejumlah anggota legislatif dari Fraksi PAN, di antaranya anggota DPRD Provinsi Riau Fairus, serta anggota DPRD Kabupaten Siak Ridha Alwis Effendi, H. Budi Yuwono, dan Salman Alfarisi.
Selain unsur legislatif, rombongan Pemkab Siak juga diikuti Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, Bapperida, serta Penghulu Dayun.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, Bupati Afni memaparkan sejumlah isu krusial yang dihadapi desa dan kampung di Siak.
Salah satunya terkait puluhan desa yang berada di dalam kawasan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Guna Usaha (HGU), Barang Milik Negara (BMN), dan BUMN, yang menyebabkan keterbatasan akses infrastruktur serta pemenuhan hak dasar masyarakat.
Selain itu, Afni juga menyoroti pentingnya peningkatan Alokasi Dana Desa dan Kampung, serta persoalan sulitnya penyediaan lahan bagi Koperasi Merah Putih.
Isu lain yang turut disampaikan adalah dampak penerapan aturan sempadan 100 meter kanan-kiri jalan yang masuk kawasan BMN, yang dinilai berdampak luas lintas kabupaten dan menyentuh kehidupan ratusan ribu warga.
Pemkab Siak juga meminta dukungan pemerintah pusat terkait pengadaan ambulans laut bagi desa, kampung, dan dusun terpencil di Kecamatan Sungai Apit, seperti Teluk Lanus dan Mungkal.
Selain itu, Afni mendorong agar lahan HTI, HGU, BMN, dan BUMN dapat dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas politik pasca-Pilkada.
Meski sebelumnya berada di kubu yang berbeda, seluruh pihak sepakat untuk menanggalkan perbedaan demi percepatan pembangunan daerah.
Silaturahmi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi dukungan konkret pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan desa dan kampung di Kabupaten Siak, sekaligus menegaskan komitmen Bupati Siak bahwa politik telah usai, dan kini saatnya bekerja untuk rakyat. (*)
