SIAK – Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP), Raihan, memaparkan capaian kinerja operasional, kondisi keuangan, serta tantangan yang dihadapi perusahaan sepanjang tahun 2025.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dan transparansi agenda 2026 di Pendopo Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Senin (29/12/2025).
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, jajaran direksi BUMD, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, anggota DPRD Siak Sujarwo, insan pers, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.
Raihan yang didampingi Corporate Secretary Manager Ardian Ardi dan SPRM Manager Zulfahmi menjelaskan bahwa sejumlah program kerja operasional belum sepenuhnya terealisasi.
Program pemboran eksplorasi dan pemboran sumur pengembangan yang ditargetkan 10 sumur belum dapat dilaksanakan. Sementara itu, kegiatan kerja ulang (workover) terealisasi empat sumur dari rencana enam sumur.
Untuk kegiatan well service, realisasi mencapai 100 persen dengan 217 sumur dari target yang sama. Akuisisi seismik 2D juga terealisasi sepanjang 50 kilometer sesuai rencana, sedangkan studi Gas Gathering and Reinjection (GGR) baru terealisasi dua kegiatan dari target lima kegiatan.
Raihan menjelaskan, penundaan beberapa proyek pemboran dipengaruhi oleh penurunan harga rata-rata minyak mentah SLC pada 2025 yang berada di angka USD 68,64 per barel, lebih rendah dibandingkan target APBN sebesar USD 83,82 per barel.
Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi secara optimal agar tetap mencatatkan laba. “Dengan berbagai upaya efisiensi, kinerja keuangan PT BSP pada 2025 tetap mencatatkan laba bersih sebesar USD 1,88 juta,” ujarnya.
Selain faktor harga minyak, Raihan juga mengungkapkan sejumlah tantangan operasional lain, seperti kondisi fasilitas produksi yang telah menua, gangguan congeal pada shipping line Zamrud–Minas, serta penggunaan moda transportasi sementara berupa trucking, barging, dan floating storage offloading (FSO) yang memerlukan biaya tambahan cukup besar.
Di sisi lain, pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) membutuhkan investasi sekitar USD 130 juta dengan tingkat risiko bisnis yang tinggi serta batas waktu pelaksanaan selama lima tahun sejak 9 Agustus 2022.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, PT BSP menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya menjaga produksi optimal Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) dengan moda transportasi sementara hingga terbangunnya shipping line baru, optimalisasi program kerja dan efisiensi anggaran, serta pembangunan shipping line berdasarkan hasil feasibility study (FS) dan front end engineering design (FEED) dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 2,5 tahun.
PT BSP juga berencana mengajukan pola kerja sama kemitraan dengan skema berbagi risiko dan keuntungan (sharing the risk, sharing the gain) dalam penyelesaian program KKP, dengan target penetapan mitra pada kuartal II tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Raihan turut menyampaikan berbagai capaian dan prestasi PT BSP, di antaranya perolehan Proper Biru (Compliance) secara berturut-turut sejak 2014 hingga 2025, sertifikasi ISO 45001:2018 untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen lingkungan, serta sertifikat sistem manajemen K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Terkait tanggung jawab sosial perusahaan, PT BSP merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp6,08 miliar pada 2024 dan Rp4,36 miliar pada 2025.
Selain itu, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang bersumber dari WP&B Tahun Anggaran 2025, perusahaan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan UMKM, perbaikan dan semenisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air dan sungai, serta kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.
“Alhamdulillah, berbagai persoalan dapat kita selesaikan dan kami optimistis pada 2026 PT BSP kembali bangkit. Pada 2025, produksi mencapai 7.666 barel oil per day (BOPD), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 5.678 BOPD,” ungkap Raihan.
Ia menambahkan, pada 2026 PT BSP akan mulai melakukan proses lelang pipa sehingga ke depan tidak lagi bergantung pada moda trucking yang memiliki biaya operasional lebih tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang juga Komisaris PT BSP, Heriyanto, berharap proses lelang pipa dapat berjalan lancar.
Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak agar PT BSP kembali menjadi BUMD andalan yang mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PT BSP merupakan salah satu BUMD harapan Pemerintah Kabupaten Siak. Kami berharap BSP kembali memberikan dividen bagi daerah,” ujar Heriyanto.*
