INGATLAH – Di tengah tantangan pengawasan pemilu yang kian kompleks, perempuan pengawas pemilu dari seluruh penjuru negeri berkumpul untuk memperkuat barisan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Konsolidasi Nasional Perempuan bertajuk “Srikandi Pengawasan” yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 21–23 Desember 2025.
Mengangkat tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan Berbasis Transformasi Digital”, ajang ini menjadi ruang strategis bagi ratusan komisioner dan pejabat struktural perempuan untuk merumuskan sistem pengawasan yang lebih ramah gender dan adaptif terhadap teknologi informasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam pembukaan acara menegaskan bahwa agenda ini merupakan prioritas besar meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menekankan pentingnya solidaritas antarperempuan untuk memastikan keterwakilan mereka tidak hanya sekadar pemenuhan kuota, tetapi sebagai kekuatan substansial.
“Agenda ini menjadi spesial karena rutin dilaksanakan untuk mengasah spirit ‘woman support woman’. Kami berharap ke depan hal ini semakin memperkuat perekrutan pengawas pemilu, sehingga keterwakilan perempuan bisa mencapai kuota maksimal yang berkualitas,” ujar Bagja.
Bawaslu Sumatera Barat turut menunjukkan eksistensinya dengan mengirimkan 7 delegasi terbaik, di antaranya Roza Molina, Rini Juita, Eri Vatria, Husni Fajri, Maghfirawati Aldila, Dewi Lusianita, dan Mellia Rahmi.
Transformasi Digital dan Perlindungan Hak Disabilitas
Memasuki hari kedua, konsolidasi dipertajam melalui diskusi kelas paralel yang membahas isu-isu krusial.
Fokus diskusi tidak hanya terbatas pada kepemimpinan, tetapi meluas hingga perlindungan kelompok rentan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Tiga kelas utama yang menjadi sorotan meliputi:
-
Penguatan Kepemimpinan: Fokus pada perlindungan anak dan kapasitas manajerial perempuan dalam pemilu.
-
Inklusivitas: Penghormatan dan pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas serta lansia.
-
Teknologi Digital: Optimalisasi penggunaan AI untuk mendeteksi kekerasan berbasis gender di ruang siber selama tahapan pemilu.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber lintas sektor, mulai dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ketua Komisi II DPR RI, Komnas Perempuan, hingga Litbang Kompas dan Mafindo.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemilu yang lebih aman, adil, dan transparan melalui sentuhan kepemimpinan perempuan yang transformatif. (*)
