INGATLAH – Proyek pembangunan infrastruktur strategis Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) resmi memasuki babak baru setelah PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi di Jakarta, Kamis (11/12).
Kesepakatan ini menjadi sinyal dimulainya fase konstruksi untuk proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai sekitar Rp2,79 triliun.
Penandatanganan pembiayaan ini melibatkan kolaborasi multipihak, termasuk bank BUMN dan lembaga pembiayaan syariah.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Agen Jaminan, didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Bank Nagari.
Acara penting ini dihadiri oleh Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, dan jajaran direksi BUMN terkait.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam, menegaskan bahwa proyek ini adalah kebutuhan mendesak bagi Sumatera Barat.
“Pembangunan Flyover Panorama I dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana,” ujar Mahyeldi. Ia menambahkan bahwa proyek ini adalah simpul penting penguatan jaringan logistik dan pariwisata.
Landasan Kuat Menuju Konstruksi
Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik, Michael Arthur Paulus Rumenser, menyatakan bahwa penandatanganan pembiayaan sindikasi ini adalah langkah krusial yang menandai keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang telah lama dinantikan.
“Dengan struktur pembiayaan sindikasi ini, HPSL memiliki landasan yang lebih kuat untuk memasuki fase konstruksi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana,” kata Michael.
Flyover ini dirancang sebagai solusi atas kondisi ekstrem ruas Sitinjau Lauik yang terkenal dengan tikungan tajam dan kemiringan curam, yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan hambatan utama arus logistik antara Kota Padang dan Kota Solok.
Proyek ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang, dan memperkuat komitmen Pemerintah Pusat, Daerah, serta lembaga perbankan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan tersebut. (*)
