INGATLAH – Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan dan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kembali mendapat pengakuan bergengsi.
Kota Serambi Mekkah ini berhasil meraih Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar–Riau, Henky Rhosidie, kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (17/11) malam.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, yang mewakili Gubernur, menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial, terutama bagi pekerja rentan yang beroperasi di sektor informal.
Kelompok ini memiliki risiko kerja tinggi dengan pendapatan rendah sehingga sangat membutuhkan jaring pengaman.
“Jaminan sosial memberikan rasa aman bagi pekerja, serta memastikan keberlangsungan ekonomi keluarganya ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan,” ujar Ahmad Zakri.
Ia menambahkan, kini jaminan sosial ketenagakerjaan tidak lagi hanya menjadi identitas bagi pekerja formal, tetapi wajib diperluas ke sektor informal.
Ia pun mengajak seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan kepesertaan.
Perluasan Cakupan dan Motivasi
Henky Rhosidie menjelaskan bahwa Paritrana Award adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang konsisten mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tujuan dari Paritrana Award adalah mendorong percepatan Universal Coverage Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” papar Henky.
Wawako Allex Saputra menyambut penghargaan ini dengan rasa syukur dan menegaskan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi bagi Pemko untuk terus memperluas cakupan perlindungan.
“Ini bukan soal menjadi juara, tapi bagaimana kita bisa semakin meningkatkan kepesertaan dan memastikan seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan,” kata Allex Saputra.
Sejak 2019, Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan pekerja rentan. Bahkan pada tahun 2023, seluruh pekerja rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, dengan total peserta mencapai 8.300 orang.
Cakupan perlindungan ini juga diberikan kepada perangkat RT, pengurus LPM, garin masjid, guru TPA, dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM). (*)
