INGATLAH – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menunjukkan komitmen kuatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Komitmen ini diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Penandatanganan yang fokus pada pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Padang untuk tahun 2025 ini berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Senin (27/10/2025).
Acara ini menjadi langkah strategis dalam konsolidasi pengawasan internal dan penguatan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto, Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Inspektur Kota Padang, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang.
Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sinergi strategis yang dibangun bersama BPKP Sumbar.
“Kami memberikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat yang tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga turun langsung mengawal percepatan pembangunan,” ujar Wali Kota Fadly Amran.
Beliau juga menegaskan bahwa integritas aparatur adalah fondasi mutlak bagi keberhasilan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, berintegritas, dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik yang profesional.
“Situasi saat ini menuntut kita untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan agar target-target pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat dapat tercapai,” tegasnya.
Padang Jadi Model Penerapan Sistem Antikorupsi
Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, mengungkapkan bahwa BPKP telah melakukan pemetaan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota se-Sumbar.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Dari evaluasi BPKP, beberapa daerah termasuk Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto dinilai cukup mampu dan siap untuk menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.
Melalui komitmen bersama ini, Pemko Padang berharap seluruh OPD dapat memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas, demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. (*)
