INGATLAH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan transparansi.
Hal ini terlihat saat Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan Survei Lapangan Zona Integritas (ZI) ke KPU Sumbar pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Kunjungan tim Kemenpan-RB tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Tim Kemenpan-RB disambut langsung oleh Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen didampingi Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Jons Manedi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Hamdan, serta jajaran kesekretariatan.
Seluruh Layanan Publik Diintegrasikan Secara Digital
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, memaparkan secara rinci berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan lembaganya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
“Seluruh layanan publik di KPU Provinsi Sumatera Barat kini telah terintegrasi secara digital. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti PPID, JDIH, Perpustakaan Hukum, berita, hingga data kepemiluan melalui laman resmi KPU,” ujar Surya Efitrimen.
Inovasi digital ini tidak hanya berhenti di ranah daring. Surya Efitrimen menambahkan, sistem pelayanan ini juga terintegrasi dengan sistem penerimaan tamu di kantor KPU.
“Setiap tamu yang berkunjung dapat melakukan reservasi melalui website, dan saat tiba di kantor, mereka cukup melakukan registrasi digital melalui ponsel atau layar RPP KPU Sumatera Barat,” sebutnya.
Melalui sistem registrasi elektronik ini, seluruh data dan keperluan tamu akan terekam secara otomatis.
Notifikasi pembaruan juga akan terkirim langsung ke WhatsApp tamu serta petugas pelayanan, dan tersimpan dalam rekapan digitalisasi operator untuk ditindaklanjuti unit kerja terkait.
Langkah ini, menurut Surya, adalah bentuk komitmen KPU Sumbar dalam memperkuat transparansi dan efisiensi.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Digitalisasi pelayanan ini adalah wujud nyata komitmen kami terhadap Zona Integritas,” pungkasnya.
Survei yang dilakukan Tim Kemenpan-RB berlangsung dalam suasana terbuka. Tim tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga meninjau langsung sarana layanan publik, termasuk sistem registrasi tamu elektronik dan dashboard pelayanan informasi publik yang dikembangkan KPU Sumbar.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, profesional, dan akuntabel demi terwujudnya penyelenggara pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik. (*)
