INGATLAH – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama jajarannya secara masif menyalurkan beras Subsidi Pangan Harimau Pangan (SPHP) untuk mendukung program pemerintah dalam menstabilkan harga pangan.
Sebanyak 1.523.080 kilogram beras telah didistribusikan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat sejak awal Agustus 2025.
Sinergi Tiga Pilar untuk Kesejahteraan Rakyat
Penyaluran beras SPHP ini merupakan hasil kolaborasi antara Polda Sumbar, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan pemerintah daerah setempat.
Beras subsidi ini dijual dengan harga terjangkau, yakni sekitar Rp60.000 per paket 5 kilogram, jauh lebih murah dari harga pasar yang mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.
Target utama program ini adalah rumah tangga miskin (RTM) dan keluarga penerima manfaat (KPM).
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Sumbar, Kombes Pol Tedy Rayendra, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian Polri.
“Penyaluran beras SPHP ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan rakyat. Kami melibatkan seluruh jajaran Satwil untuk memastikan beras ini sampai ke tangan yang tepat, tanpa celah penyelewengan,” ujar Kombes Tedy Rayendra, pada Kamis (17/9/2025).
Sementara itu, Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa inisiatif ini juga bertujuan untuk mencegah potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga pangan.
“Melalui program ini, Polda Sumbar berkomitmen mendukung kebijakan nasional. Apresiasi kami kepada mitra Bulog dan pemerintah daerah yang telah memfasilitasi,” kata Kombes Susmelawati.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan.
Penyaluran Hampir Selesai dan Harapan ke Depan
Hingga saat ini, penyaluran beras telah mencapai 95 persen dari target awal, dengan sisa distribusi dijadwalkan selesai pada akhir September 2025.
Program SPHP sendiri merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan inflasi. Meskipun sempat terkendala cuaca buruk di beberapa daerah, tidak ada laporan signifikan mengenai hambatan distribusi.
Polda Sumbar berharap program serupa dapat terus digulirkan di masa mendatang, sebagai wujud sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan rakyat Sumatera Barat. (*)
