INGATLAH – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota, yang dipimpin langsung Gubernur Pramono Anung, awalnya dimaksudkan sebagai langkah memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun, di balik prosesi resmi itu, kini muncul isu miring yang mengundang sorotan.
Pelantikan tersebut diklaim telah melalui jalur resmi, dengan dasar rekomendasi dan keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI.
Proses seleksi dikatakan berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi dalam dinamika birokrasi.
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi internal Pemprov DKI untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada warga Jakarta.
Namun, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial SW mengungkapkan adanya dugaan intervensi politik dalam proses ini.
Ia menuding sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik lolos karena kedekatan politik, bukan murni karena hasil seleksi.
SW menuding salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, berinisial IM, bersama Sekretaris Daerah DKI MM, berkolaborasi untuk memasukkan orang-orang tertentu ke posisi strategis.
“Sekitar 20 orang yang dilantik adalah orang dekat IM, kader PDIP yang kini memimpin DPRD. Mereka disebut diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
Informasi ini, kata SW, ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP—masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Menurutnya, IM bergerak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, yang dibantu tangan kanan HMT.
Jaringan ini diduga memanfaatkan jabatan untuk mengatur proyek bersama sejumlah kontraktor dan pimpinan BUMD.
SW menambahkan, intervensi itu tak hanya soal penempatan pejabat, tetapi juga diiringi tekanan langsung kepada kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor.
IM, bersama DDY, HMT, serta dua staf gubernur berinisial UDN dan WSN, disebut sering memanggil pejabat ke ruangannya dan berkoordinasi erat dengan Sekda MM.
ASN tersebut pun mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang mencakup posisi camat, lurah, hingga kepala dinas teknis.
“Jangan sampai kecolongan lagi, karena mereka sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya,” tegas SW.
Hingga berita ini dirilis, baik IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. (*)
