INGATLAH – Pemerintah Kota Padang terus mengupayakan langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir di kawasan yang dilalui aliran Sungai Batang Kandis.
Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan pembebasan lahan, yang masih menyisakan sepuluh titik lokasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa proyek normalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemko dalam menanggulangi banjir.
Ia mengakui, proses pembebasan lahan masih menghadapi hambatan seperti penetapan koordinat dan proses appraisal.
“Kita sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat. Langkah ke depan harus disusun agar proyek berjalan lancar dan masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari normalisasi Sungai Batang Kandis,” kata Fadly saat memimpin rapat koordinasi di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (12/6/2026).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menambahkan bahwa selain appraisal, pendekatan persuasif terhadap masyarakat juga menjadi strategi yang akan ditempuh.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan aset agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera, Ilyas Firman, menyebutkan progres fisik proyek telah mencapai sekitar 70 persen.
Struktur tanggul dan bantaran tebing sungai sudah mulai terlihat, meski masih ada keterlambatan sekitar 13 persen dari target.
“Jika persoalan lahan tidak segera diselesaikan, maka capaian maksimal hanya bisa 87 persen. Target penyelesaian proyek ini ditetapkan pada Desember 2025,” jelas Ilyas.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Efendri Eka Saputra, menekankan pentingnya pemetaan dan pendataan aset dalam proses ini.
“Kita harus bekerja sama menemukan solusi terbaik agar proyek ini berjalan sesuai harapan,” ujar Efendri.
Rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kota Padang tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta sejumlah OPD terkait. (*)
