INGATLAH – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo, Kota Padang, berujung ricuh pada Minggu (2/2/2024) malam. Sejumlah PKL yang tidak terima ditertibkan melakukan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu dan kayu.
Akibat insiden tersebut, tiga anggota Satpol PP Kota Padang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Penertiban ini dilakukan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Padang.
Kasat Pol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, mengungkapkan bahwa para pedagang telah melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Selain itu, satu orang pria berinisial AR (31) diamankan karena diduga menghalangi petugas dan memprovokasi pedagang untuk melakukan perlawanan.
“AR sudah diserahkan ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Penertiban ini sudah dilakukan sesuai SOP. Para pedagang sebenarnya sudah tahu bahwa berjualan di trotoar dan badan jalan di kawasan Permindo dilarang. Sosialisasi juga telah dilakukan, apalagi SK Wali Kota Nomor 438 Tahun 2018 sudah dicabut,” ujar Chandra.
Tidak lama setelah penertiban berlangsung, puluhan PKL mendatangi Mako Satpol PP Kota Padang di Jalan Tan Malaka dan melakukan penyerangan dengan senjata tajam, kayu, serta batu.
Beruntung, situasi segera terkendali setelah pihak kepolisian dari Polresta Padang turun tangan.
“Alhamdulillah, situasi sudah kondusif. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan massa berhasil dipukul mundur. Dari kejadian ini, kami mengamankan dua unit senjata tajam sebagai barang bukti,” jelas Chandra.
Ia juga mengimbau agar para pedagang tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
“Kami berharap para pedagang menaati peraturan demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kota Padang,” pungkasnya.
Situasi di kawasan Permindo kini dilaporkan telah kembali kondusif, namun petugas tetap bersiaga guna mengantisipasi potensi gangguan lebih lanjut. (*)
