INGATLAH.COM – Isu terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) kembali mencuat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kali ini, para dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang menggelar aksi solidaritas di kampus mereka pada Jumat (16/1) siang, usai pelaksanaan salat Jumat.
Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan nasional yang menuntut pencairan Tukin bagi dosen ASN di bawah naungan Kemendikbudristek.
Para dosen menyuarakan hak yang seharusnya mereka terima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dosen Tuntut Hak yang Tertunda Sejak 2012
Koordinator aksi, Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn., menyebutkan bahwa pencairan Tukin bagi dosen ASN Kemendikbudristek telah tertunda terlalu lama.
Ia menyoroti ketimpangan di mana dosen ASN di kementerian lain sudah menikmati hak tersebut sejak tahun 2012.
“Tukin adalah hak kami, yang seharusnya sudah diterima sejak UU ASN diundangkan. Namun hingga kini, dosen ASN di Kemendikbudristek, khususnya saintek, belum pernah mendapatkannya,” ujar Aryoni dengan tegas.
Aksi ini melibatkan dosen dari berbagai program studi dan fakultas tanpa memandang pangkat atau masa kerja.
Menurut Aryoni, persoalan Tukin berdampak merata kepada seluruh dosen ASN di bawah Kemendikbudristek.
Dalam aksi tersebut, para dosen ISI Padang Panjang juga menyatakan bergabung dengan Aliansi Dosen ASN Kemenristek Seluruh Indonesia (ADAKSI) yang memperjuangkan isu serupa di berbagai wilayah.
“Kami siap mendukung penuh gerakan nasional ini. Ke depannya, kami akan terus berkoordinasi dengan ADAKSI agar langkah kami selaras dengan perjuangan dosen-dosen ASN di seluruh Indonesia,” jelas Aryoni.
Meski Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyebutkan bahwa pembahasan Tukin sedang berlangsung bersama Kementerian Keuangan, Aryoni menegaskan bahwa para dosen menginginkan kepastian yang lebih konkret.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah, tetapi lima tahun tanpa kejelasan adalah waktu yang sangat panjang. Kesejahteraan dan keadilan kami dipertaruhkan,” tegasnya.
Aksi ini tidak hanya menjadi bentuk solidaritas, tetapi juga penegasan bahwa isu Tukin bukan semata persoalan administratif, melainkan juga menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.(thohir)
