PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menggencarkan berbagai upaya strategis guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Langkah ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menyampaikan berbagai langkah tersebut dalam High-Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau, Selasa (10/12).
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi tekanan inflasi.
Salah satu langkah utama yang dilakukan Pemprov Riau adalah gerakan tanam padi melalui bantuan benih dan pupuk.
Program ini mencakup perluasan area tanam sebesar 6.000 hektare yang didanai melalui APBD.
Pada 2023, luas tanam padi tercatat sebesar 56.298 hektare, dan pada 2024 meningkat menjadi 71.793 hektare.
Adapun rincian alokasi perluasan tersebut meliputi Kabupaten Kampar, Siak, Kepulauan Meranti, hingga Kuantan Singingi.
Hasilnya, produksi padi di Riau pada 2024 diproyeksikan mencapai 225.837 ton, naik 9,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain padi, Pemprov Riau juga fokus pada pengembangan tanaman hortikultura, seperti cabai dan bawang merah.
Program ini melibatkan pembagian ribuan bibit kepada kelompok tani dan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kota Pekanbaru, Dumai, dan Kampar.
“Kami telah melaksanakan gerakan tanam cabai di empat kabupaten/kota melalui pembagian 8.400 batang bibit cabai dan bawang merah, serta pengembangan kawasan cabai seluas 50 hektare yang kini telah berproduksi sebesar 200 ton,” ujar M Job.
Untuk menekan harga kebutuhan pokok, Pemprov Riau telah menggelar 74 operasi pasar murah di berbagai wilayah, dengan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, dan bawang.
Selain itu, pasar tani mobile dan gelar pasar tani rutin dilaksanakan untuk memutus rantai distribusi serta mempromosikan produk petani lokal.
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura juga mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 15 kali sepanjang 2024, dengan fokus pada daerah yang memiliki indeks harga konsumen (IHK) tinggi.
Upaya lainnya adalah percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan. Saat ini, prosesnya sedang menunggu kajian akademis.
BUMD ini nantinya akan berperan dalam operasi pasar, pembukaan toko pangan, kerja sama antar daerah, dan kontrak farming untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.
“Melalui langkah-langkah ini, kami berharap inflasi di Riau dapat terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan kesejahteraan petani terus meningkat,” tutupnya.
Dengan berbagai strategi yang telah dilakukan, Pemprov Riau optimistis mampu menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan ketahanan pangan di daerah.(*)
