INGATLAH.COM — Dunia pendidikan di Kota Pekanbaru, Riau, tercoreng oleh dugaan aksi kekerasan fisik yang menimpa dua siswa kelas IV SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung.
Korban berinisial K (9) dan G (9) diduga dianiaya oleh dua oknum tenaga pendidik—masing-masing guru bidang studi olahraga dan Bahasa Indonesia—pada Kamis (12/11/2026).
Alih-alih mendapatkan lingkungan belajar yang aman, kedua bocah tersebut justru mengalami kekerasan fisik berupa penjambakan rambut hingga hantaman di bagian dada saat jam sekolah berlangsung.
Akibat insiden kelam ini, korban K kini mendadak mengalami trauma psikis berat, ketakutan luar biasa, gangguan tidur, hingga mengeluhkan sesak napas yang membuatnya histeris menolak kembali ke sekolah.
Tim kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, S.H., M.H., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., bergerak cepat mengambil langkah hukum taktis.
Usai melakukan konsolidasi intensif pada Senin (16/11/2026) termasuk meminta pandangan adat ke Lembaga Adat Melaying (LAM) Provinsi Riau dan mengadu ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, tim kuasa hukum memastikan laporan resmi segera dilayangkan ke Polresta Pekanbaru sembari merampungkan hasil visum medis lengkap.
Kasus ini sontak memantik kecaman publik lantaran sangat kontras dengan visi-misi sekolah yang selama ini mengagungkan nilai budi pekerti, sopan santun, dan pilar kasih sayang.
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa alasan “pendisiplinan siswa” sama sekali tidak dapat dijadikan pembenar hukum untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pihak manajemen sekolah yang dinilai lamban merespons masalah.
Hingga kini, oknum guru terduga pelaku dikabarkan masih melenggang aktif mengajar tanpa adanya jaminan perlindungan nyata bagi korban.
Mengacu pada Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 76C jo Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan demi keadilan korban.





