INGATLAH.COM — Dugaan puluhan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kampar, Riau, memicu sorotan. Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Riau mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghentikan sementara operasional dapur MBG yang berkaitan dengan kejadian tersebut sampai penyebabnya benar-benar terungkap.
Sekretaris DPD GPM Riau, Yohana Lase, menilai dugaan keracunan yang dialami para siswa tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama sehingga seluruh rantai penyediaan makanan wajib diperiksa secara menyeluruh.
“Jangan tunggu korban bertambah. Kalau memang ada dugaan keracunan setelah makanan MBG dikonsumsi siswa, dapurnya harus dihentikan sementara dan diperiksa secara menyeluruh,” kata Yohana, Kamis (20/8/2026).
Yohana meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada sampel makanan. Ia mendorong pengecekan sejak bahan baku diterima, proses penyimpanan, pengolahan, kebersihan dapur dan peralatan, pengemasan, hingga proses distribusi makanan kepada para siswa.
“Jangan hanya mengambil sampel makanan. Periksa seluruh prosesnya. Harus jelas apa yang terjadi, di mana letak masalahnya, dan siapa yang bertanggung jawab jika memang ditemukan kelalaian,” tegasnya.
GPM Riau juga meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum atau kelalaian. Menurut Yohana, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas evaluasi administratif apabila kemudian ditemukan unsur kesalahan yang menyebabkan siswa terdampak.
“Kalau ditemukan pelanggaran hukum atau kelalaian, harus ada pertanggungjawaban. Jangan berhenti hanya pada evaluasi administratif,” ujarnya.
Di sisi lain, GPM Riau meminta seluruh siswa yang diduga terdampak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis secara maksimal hingga dinyatakan pulih. Mereka juga meminta hak dan kepentingan keluarga korban diperhatikan apabila nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pihak yang bertanggung jawab.
“Anak-anak harus dipulihkan, tetapi penyebabnya juga harus diungkap. Kalau ada kesalahan atau kelalaian, harus ada pertanggungjawaban,” kata Yohana.
Tak hanya di Kampar, GPM Riau mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Provinsi Riau. Pengawasan dinilai harus diperkuat sejak tahap pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima dan dikonsumsi para penerima manfaat.
“Pengawasan harus dilakukan sebelum ada kejadian, bukan setelah ada korban. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi anak-anak,” tuturnya.
GPM Riau menyatakan akan mengawal perkembangan dugaan kasus tersebut dan meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik. Mereka menegaskan, jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan.
“Keselamatan anak-anak tidak boleh menjadi hal yang bisa ditawar,” pungkas Yohana Lase.
