INGATLAH – Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) Zigo Rolanda, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Minggu (15/2/2026).
Agenda ini difokuskan untuk mengawasi langsung progres pembangunan serta memastikan kesiapan program strategis pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Meski status daerah tertinggal telah dilepas sejak 2024, Mentawai tetap menjadi prioritas karena masih tergolong wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Tantangan ekonomi masih nyata, merujuk pada data BPS dalam Mentawai Dalam Angka 2025 yang mencatat tingkat kemiskinan sebesar 13,87 persen tertinggi di Sumbar dengan IPM 66,67 dan pertumbuhan ekonomi di angka 3,97 persen.
Zigo Rolanda menekankan bahwa lepasnya status daerah tertinggal belum sepenuhnya menjamin pemerataan.
Ia menilai perlu adanya kebijakan afirmatif untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.
“Masih banyak sektor yang harus dipercepat, terutama infrastruktur dasar, konektivitas antar-pulau, layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya mitigasi bencana. Mentawai perlu didorong agar mampu mengejar ketertinggalan,” ujar Zigo.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek infrastruktur di Mentawai pada tahun 2026, di antaranya:
- Preservasi Jalan dan Jembatan: Ruas Tua Pejat-Rokot-Sioban-Katiet senilai Rp29,3 miliar.
- Pengaman Pantai: Pembangunan di Sikabaluan dengan anggaran Rp11,2 miliar.
- Pengembangan Dermaga: Dermaga Siberut (tahap konstruksi) senilai Rp55,5 miliar dan Dermaga Sioban senilai Rp20 miliar (proses tender ulang).
- Sektor Pendidikan: Rehabilitasi MTsN 2 Kepulauan Mentawai dan MAS Mardatillah melalui Satker Pelaksana Prasarana Strategis.
Dalam pembahasan R-APBN 2026, rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum dapat dilanjutkan.
Hal ini disebabkan belum tersedianya dokumen teknis seperti Review Criteria (RC) dan Detail Engineering Design (DED).
Zigo mendorong pemerintah daerah segera melengkapi dokumen tersebut dan berkoordinasi dengan BPBPK Sumbar jika kekurangan SDM.
“SPAM dan TPST sangat dibutuhkan masyarakat. Perencanaan harus segera diselesaikan agar anggaran bisa kembali diperjuangkan pada pembahasan berikutnya,” tegasnya.
Kunjungan ini melibatkan mitra kerja Komisi V DPR RI seperti BPJN Sumbar, BWS V Padang, BPTD Sumbar, hingga KUPP.
Zigo menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah berjalan efektif.
“Pembangunan Mentawai harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin setiap program benar-benar terlaksana dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
