INGATLAH – Kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru untuk seksi Sicincin/Kayu Tanam hingga Bukittinggi kini memasuki babak baru.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas detail perencanaan infrastruktur strategis tersebut.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menjelaskan bahwa pembangunan seksi ini akan dibagi menjadi dua segmen utama.
Segmen pertama menghubungkan Sicincin/Kayu Tanam – Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer, sementara segmen kedua adalah Bukittinggi – Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer.
Estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai Rp25,23 triliun.
Mengingat kondisi geografis Sumatera Barat yang menantang, perencanaan tol ini akan menggunakan skema kombinasi yang disesuaikan dengan medan.
“Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi,” ujar Gubernur Mahyeldi usai rapat di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pada segmen Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang, direncanakan akan dibangun dua buah terowongan dengan total panjang mencapai 5,85 kilometer.
Rinciannya, terowongan pertama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer. Selain terowongan, jalur ini akan terdiri dari:
- At grade (permukaan tanah): 4,45 kilometer.
- Jembatan: 10 kilometer.
- Interchange (simpang susun): 1 unit.
Sementara itu, untuk segmen Bukittinggi – Padang Panjang, konstruksi akan didominasi oleh jalur at grade sepanjang 17 kilometer dan jembatan sepanjang 2,71 kilometer, serta dilengkapi dengan satu simpang susun.
Saat ini, survei topografi untuk jalur tersebut telah dinyatakan selesai. Tahapan berikutnya adalah survei geoteknik melalui boring investigation atau penyelidikan tanah yang dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Februari hingga awal Mei 2026.
Namun, Mahyeldi memberikan catatan penting terkait perizinan lingkungan.
“Dengan syarat, izin memasuki hutan lindungnya sudah keluar dari Kementerian terkait. Jika itu belum terbit, tim survey belum bisa bekerja,” tegasnya.
Agar proyek strategis ini berjalan lancar, Gubernur mengharapkan kolaborasi penuh dari pemerintah di berbagai tingkatan serta masyarakat, terutama dalam proses pembebasan lahan.
Rapat pembahasan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak penting, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia. (*)
