INGATLAH – Aktivitas vulkanik Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar) kembali meningkat. Gunung api tersebut dilaporkan mengalami erupsi, Minggu malam (28/12) pukul 23.33 WIB.
Berdasarkan pengamatan visual, tinggi kolom abu mencapai sekitar 900 meter di atas puncak, atau kurang lebih 3.791 meter di atas permukaan laut.
Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA), Asep Antoni, melaporkan bahwa kolom abu yang teramati memiliki warna kelabu dengan intensitas tebal yang bergerak mengarah ke utara.
Data seismogram menunjukkan erupsi ini terekam dengan amplitudo maksimum mencapai 30,3 mm serta durasi kurang lebih 40 detik.
Hingga saat ini, tingkat aktivitas Gunung Marapi masih ditetapkan pada Level II (Waspada). Sehubungan dengan status tersebut, pihak PGA merilis sejumlah rekomendasi krusial bagi keselamatan publik.
“Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi,” tegas Asep Antoni dalam laporannya.
Selain larangan mendekati kawah, warga yang tinggal di sekitar lembah dan aliran sungai yang berhulu di puncak gunung juga diminta meningkatkan kewaspadaan.
Potensi ancaman bahaya lahar dingin dinilai cukup tinggi, terutama di tengah kondisi musim hujan saat ini.
Guna mengantisipasi dampak kesehatan akibat material vulkanik, Asep memberikan panduan langkah pencegahan bagi masyarakat terdampak.
“Jika terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh,” jelasnya.
Pihak berwenang juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Warga diingatkan agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya serta tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoax).
Seluruh pihak diharapkan selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah setempat. (*)
