INGATLAH – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menutup status masa tanggap darurat skala provinsi dan mulai menapaki babak baru fase pemulihan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan layanan dasar publik sembari menggenjot validasi data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Ranah Minang.
Fokus utama pemerintah saat ini mencakup pemulihan akses air bersih, fasilitas kesehatan, sanitasi, serta penyediaan hunian sementara bagi ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama BNPB dan jajaran Forkopimda di Padang, Senin (22/12) malam, Mahyeldi menekankan pentingnya kecepatan data sebagai fondasi pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi.
Ia juga meminta para kepala daerah di tingkat Kabupaten dan Kota untuk membuang jauh-jauh ego sektoral.
Menurutnya, validasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) harus akurat agar Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) tepat sasaran.
Meski fokus beralih ke pemulihan fisik, aspek kemanusiaan tetap berjalan. Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, mengungkapkan bahwa tim kepolisian masih berupaya keras mengidentifikasi 28 jenazah korban bencana yang saat ini tengah menjalani uji lanjutan di Jakarta.
Berdasarkan data terbaru dari dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, bencana ini telah merenggut 260 nyawa, sementara 72 orang masih dinyatakan hilang.
Secara total, dampak bencana ini dirasakan oleh lebih dari 296 ribu jiwa di seluruh Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi tak lupa menyampaikan rasa harunya atas gelombang bantuan yang mengalir dari para perantau dan relawan kemanusiaan yang turun langsung ke lapangan.
“Banyak relawan yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup di masyarakat kita,” ujar Mahyeldi dengan nada apresiatif.
Saat ini, meski status tingkat provinsi sudah berakhir, tiga daerah yakni Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar, masih memperpanjang status tanggap darurat di level daerah karena kondisi yang masih membutuhkan penanganan khusus.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang hadir dalam kesempatan tersebut, kembali mengingatkan bahwa tanpa data yang valid, proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat di Sumbar akan terhambat. (*)
