INGATLAH – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan peringatan keras terkait proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Ia menegaskan bahwa skala kerusakan infrastruktur yang terjadi telah melampaui kapasitas finansial Pemerintah Daerah, sehingga intervensi penuh dari Pemerintah Pusat menjadi harga mati.
Berdasarkan analisisnya, perbaikan kerusakan di Sumbar tidak bisa lagi menggunakan pola “tambal sulam”, melainkan membutuhkan pemulihan total yang memerlukan biaya fantastis.
Berbekal pengalaman satu dekade di DPRD Sumbar, Rahmat memberikan gambaran riil betapa mustahilnya daerah menanggung beban pemulihan ini sendirian.
Estimasi kebutuhan anggaran pemulihan menyeluruh diprediksi mencapai angka Rp13 hingga Rp16 triliun.
“Saya sepuluh tahun di DPRD Sumbar. Kalau APBD Sumbar digabung selama dua tahun baru bisa menutup kebutuhan recovery, dengan catatan tidak ada pembangunan dan dua tahun semua tidak digaji,” tegas Rahmat di sela kegiatan Bimtek Pupuk Pertanian di Padang, Rabu (17/12).
Data di lapangan menunjukkan potret kerusakan yang melumpuhkan nadi ekonomi Sumbar. Tercatat sedikitnya 86 jembatan rusak, ratusan rumah warga hilang, dan fasilitas umum hancur.
Kerusakan ini berimbas langsung pada sektor pertanian karena terputusnya akses distribusi hasil bumi.
Rahmat menekankan bahwa pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi bukan sekadar soal konstruksi fisik, melainkan soal menyambung kembali nafas ekonomi masyarakat yang terhenti.
Desak Skema Nasional Awal Januari 2026
Politisi ini meminta Presiden segera menetapkan langkah konkret lintas sektoral. Kejelasan skema pusat menjadi kunci agar pemerintah daerah tidak kehilangan arah dalam menyusun skala prioritas.
“Kami minta Presiden bisa membeberkan skema recovery untuk segala sektor paling lambat awal Januari 2026,” tuntut Rahmat Saleh.
Ia berharap Pemerintah Pusat memandang hal ini sebagai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan masyarakat Sumbar dapat segera bangkit dari keterpurukan ekonomi pascabencana. (*)
