INGATLAH – Kabar membanggakan datang dari sektor layanan publik di Kota Padang. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Pemerintah Kota Padang dinobatkan sebagai yang terbaik di Sumatera Barat berdasarkan penilaian kinerja JDIH Nasional Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Penghargaan ini dikonfirmasi melalui surat pemberitahuan bernomor PHN.4-HN.03.05-166 tertanggal 17 Oktober 2025, yang menempatkan Kota Padang di posisi teratas dengan nilai tertinggi di provinsi tersebut.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Rita Engleni, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, tahun ini JDIH Kota Padang meraih nilai 92 dan menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat,” ungkap Rita Engleni, Rabu (29/10/2025).
Menurut Rita, hasil memuaskan ini adalah buah dari kerja keras dan kekompakan seluruh tim JDIH Kota Padang yang berkomitmen penuh memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum terbaik bagi masyarakat.
Unggul Jauh dari Daerah Lain
Nilai capaian JDIH Kota Padang sebesar 92 terbilang sangat tinggi dan jauh melampaui capaian kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.
Kabupaten Padang Pariaman menempati urutan kedua dengan nilai 77, diikuti Kota Bukittinggi dengan nilai 73.
Terkait kualitas layanan, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Kemenkumham RI, Saefur Rohim, mengapresiasi JDIH Kota Padang.
“Dapat diakses cepat dan mudah. Bahwa ketersediaan dokumen dan informasi hukum di Padang sangat terpadu dan terintegrasi,” ujar Saefur Rohim menyebut JDIH Padang.
Layanan informasi hukum JDIH Kota Padang memang mudah diakses publik melalui situs resminya di https://jdih.padang.go.id/.
Saat ini, website tersebut telah memuat 2.943 produk hukum, serta berbagai dokumen penting lainnya seperti perjanjian kerja sama, putusan pengadilan, naskah akademik, hingga artikel hukum.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan semua pihak. Ke depan, kami akan terus berinovasi, memperkuat layanan digital, dan memastikan JDIH semakin mudah diakses serta bermanfaat bagi publik,” tutup Kabag Hukum Setdako Padang tersebut. (*)
