INGATLAH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi undang-undang.
Salah satu fokus utama dalam APBN 2026 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp 335 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan legislatif dalam proses pembahasan anggaran yang dinilai berjalan konstruktif.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas persetujuan RAPBN menjadi undang-undang melalui proses yang menampung aspirasi publik,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Selain MBG, pemerintah juga menempatkan sejumlah program prioritas lain, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan desa dan UMKM.
Ketahanan pangan dialokasikan Rp 164,7 triliun untuk swasembada, stabilisasi harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan.
Ketahanan energi mencapai Rp 402,4 triliun guna mendukung peningkatan lifting migas, transisi energi, dan stabilisasi harga.
Pendidikan memperoleh anggaran terbesar, yakni Rp 769,1 triliun, meliputi PIP, KIP Kuliah, program sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, hingga kesejahteraan guru dan dosen.
Kesehatan mendapat Rp 244 triliun untuk jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.
Pemerintah juga menyiapkan program 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Koperasi ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap sembako, pupuk, logistik, dan layanan keuangan.
Purbaya menegaskan bahwa APBN 2026 merupakan rancangan pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran ini dirancang untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
“APBN 2026 didesain agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat, sektor riil bergairah, daya beli masyarakat meningkat, sehingga akselerasi kesejahteraan berkeadilan dapat tercapai,” tutur Purbaya.
