INGATLAH – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyuarakan harapannya agar kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan sederajat dapat dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, desentralisasi pengelolaan ini penting untuk mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi di daerah.
“Kami ingin kewenangan SMA ini kembali ke pemerintah daerah. Tidak masalah jika saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi, selama tidak menimbulkan masalah. Namun kenyataannya, masih ada sejumlah hambatan yang menghambat pengembangan pendidikan di Kota Bukittinggi,” ujar Ramlan pada Sabtu (3/5).
Ramlan menjelaskan, beberapa persoalan yang muncul akibat sentralisasi pengelolaan di antaranya adalah keterbatasan pemerintah kota dalam mendukung pendanaan, serta mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan warga lokal.
“Saat ini kita tidak dapat mengalokasikan anggaran dari APBD kota untuk mengatasi kekurangan ruang belajar atau mendukung pengembangan sekolah. Begitu juga dengan PPDB, yang seharusnya mengutamakan warga kota. Daerah tentu lebih memahami kondisi dan kebutuhan pendidikan di wilayahnya,” tegasnya.
Permintaan tersebut, tambah Ramlan, sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dalam beberapa kesempatan, termasuk saat retret di Magelang pada Februari lalu serta dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang digelar di Bukittinggi.
“Kalau soal kurikulum, kami bisa mengikuti kebijakan pusat. Tapi untuk kewenangan pengelolaan, akan lebih efektif jika berada di tangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ramlan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memperkuat sektor pendidikan melalui sejumlah program unggulan yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Beberapa program tersebut di antaranya pemberian seragam sekolah gratis, layanan angkot gratis bagi pelajar tingkat SMP dan SMA, bantuan untuk guru demi peningkatan inovasi pendidikan, serta kelanjutan pembangunan sejumlah sekolah seperti SDN 08 Campagi Ipuah, SDN 05 Tarok Dipo, sekolah dasar di Kubu Tanjuang, dan pembangunan mushala di setiap sekolah.
“Pendidikan tetap menjadi prioritas Pemkot Bukittinggi, sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sumber daya manusia unggul sebagai agen perubahan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur,” tutupnya. (*)
