INGATLAH.COM – Kurikulum muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) direncanakan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029.
Program ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk melestarikan kearifan lokal melalui jalur pendidikan.
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, menyampaikan bahwa implementasi pembelajaran BAM selaras dengan visi RPJPD Solok Selatan 2025-2045, yaitu “Solok Selatan Maju, Berintegritas, Berbudaya, dan Berkelanjutan”.
Hal ini juga diperkuat dalam misi kelima, yakni penguatan ketahanan sosial dan budaya.
“Pembelajaran BAM merupakan upaya nyata pelestarian budaya lokal melalui pendidikan. Materi ini harus diajarkan kepada siswa SD dan SMP, bukan lagi sebagai mata pelajaran pilihan, tetapi wajib,” ujar Yulian Efi saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) persiapan penyusunan RPJMD di Padang Aro, Selasa (17/12/2024).
Penyusunan Kurikulum dan Kolaborasi Multisektor
Proses penyusunan kurikulum BAM melibatkan akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, yakni Dr. Satya Gayatri, serta narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat, Undri.
Pemerintah juga menggandeng empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyukseskan program ini, yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
“Kami berharap masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam FGD ini dapat menyempurnakan kurikulum BAM. Tujuannya adalah menjadikan generasi muda memahami, mencintai, dan melestarikan budaya Minangkabau,” kata Yulian Efi.
Sekda Solok Selatan, Syamsurizaldi, yang turut bertindak sebagai panelis dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program unggulan pendidikan ini berjalan optimal.
Implementasi kurikulum BAM di tingkat SD dan SMP menjadi salah satu program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Solok Selatan.
Selain memperkuat pendidikan berbasis budaya, kurikulum ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi efektif dalam mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan global.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan, masukan yang diberikan dapat menjadi dasar perumusan kurikulum yang komprehensif dan aplikatif. (*)
