INGATLAH.COM – Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, SH, M.Kn, menekankan pentingnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang bebas, jujur, dan adil, sesuai dengan amanat undang-undang.
Ia menyebutkan bahwa saat ini seluruh daerah di Sumbar telah memiliki pasangan calon, dengan total 65 pasangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Di Sumbar, tidak ada satu daerah pun yang tanpa pasangan calon. Ini menunjukkan antusiasme dalam berdemokrasi,” ujar Alni pada pembukaan acara Pengawas Pemilu Partisipatif bersama organisasi pelajar dan masyarakat di Sumbar, Selasa (29/10).
Alni menjelaskan, di tengah masa kampanye, sentuhan kepentingan antara pasangan calon dan masyarakat sering kali terjadi.
Untuk menghindari potensi pelanggaran, Bawaslu menggandeng masyarakat dan generasi muda dalam pengawasan partisipatif, terutama pada pemungutan suara yang akan digelar 27 November 2024.
“Memilih adalah hak setiap warga negara. Meski tidak ikut memilih, pemimpin terpilih tetap akan ada. Di masa kampanye inilah visi, misi, dan program calon dapat dinilai, sehingga pemilih dapat memilih dengan bijak,” tambahnya.
Alni juga mengingatkan para pemilih agar tidak memperlihatkan pilihan pada orang lain.
“Menunjukkan pilihan pada orang lain bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana karena berpotensi memengaruhi pemilih lain,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar, Nurelida, dalam laporannya mengatakan bahwa program Pengawasan Pemilu Partisipatif ini adalah langkah Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan organisasi masyarakat.
“Pengawasan partisipatif adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan Pilkada yang bersih dan transparan dengan hasil yang memuaskan seluruh pihak,” kata Nurelida.
Acara yang menggandeng Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumbar dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Sumbar ini juga menghadirkan narasumber, di antaranya Kordiv Pencegahan Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, S.Kom, Prof. Delmus Puneri Salim, Ph.D., dan Dr. Novia Nengsih, MA.Ek., CIFA.
Acara ditutup dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung pengawasan pemilu yang bersih dan transparan. (*)
