INGATLAH.COM – Kabupaten Siak genap berusia 27 tahun pada 12 Oktober 2026. Di tengah perjalanan pembangunan yang terus berjalan, daerah yang tumbuh dari kekayaan minyak dan gas bumi (migas) ini menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan.
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, kewajiban keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta tuntutan peningkatan pelayanan publik menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Di tengah tekanan tersebut, Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh membuat daerah kehilangan hak dan martabatnya.
Bagi mantan wartawan itu, pembangunan bukan semata-mata soal besarnya anggaran, panjang jalan yang dibangun, atau nilai investasi yang masuk.
Lebih dari itu, pembangunan harus memastikan masyarakat memperoleh haknya dan merasakan manfaat dari setiap kebijakan pemerintah.
Prinsip tersebut menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam wawancara khusus bersama Afni pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Siak.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang harus dihadapi pemerintahannya, mulai dari perjuangan menagih kurang bayar DBH Migas sekitar Rp460 miliar sejak 2023, penurunan DBH Migas yang diproyeksikan mencapai 72,31 persen pada 2027, hingga upaya menjaga pelayanan dasar dan membuka peluang ekonomi baru.
“Siak tidak sedang meminta lebih. Kita memperjuangkan apa yang memang menjadi hak daerah yang berasal dari hutan, tanah dan sungainya,” tegas Afni.
Bagi Afni, perjuangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus membuka lapangan kerja, pendidikan mesti memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak, pelayanan kesehatan harus tetap terjangkau, dan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Kabupaten Siak sendiri telah mengalami perubahan besar sejak dibentuk pada 12 Oktober 1999. Saat itu, Siak hanya memiliki tiga kecamatan dengan jumlah penduduk kurang dari 200 ribu jiwa.
Berdasarkan data semester pertama 2026, jumlah penduduknya telah mencapai 513.106 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan.
Pertumbuhan tersebut membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pelayanan dan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut bekerja lebih cermat agar manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara adil, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Salah satu upaya yang disoroti Afni adalah penandatanganan nota kesepahaman Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) antara PT Aneka Intipersana (AIP) dan masyarakat, dengan nilai komitmen Rp57 miliar dalam bentuk usaha produktif.
Kerja sama itu ditujukan bagi masyarakat di empat kampung di Kecamatan Tualang dan Koto Gasib yang telah menantikan keadilan agraria selama puluhan tahun.
Menurut Afni, kerja sama tersebut bukan sekadar persoalan nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat tempatan atas tanah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Ia menegaskan, perusahaan yang beroperasi di Siak harus memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sekitar.
“Ekologi, bisnis dan ekonomi harus berjalan seimbang serta saling menguatkan. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, sementara masyarakat di sekitarnya tidak merasakan manfaat yang semestinya,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemkab Siak berupaya mempertahankan akses layanan meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas. Lebih dari 13.000 siswa SD dan SMP telah menerima seragam sekolah gratis, sedangkan 6.323 pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai penerima beasiswa.
Dukungan pemerintah pusat juga diperjuangkan untuk memperkuat fasilitas pendidikan. Pada 2026, Siak memperoleh dukungan revitalisasi terhadap 85 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp54,2 miliar.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pagu tahun sebelumnya sebesar Rp31,9 miliar untuk 36 satuan pendidikan.
Selain itu, revitalisasi SD Teluk Lanus melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) senilai Rp1,5 miliar telah diresmikan.
Pemkab Siak juga membangun rumah guru di Tanjung Pal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pendidikan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Pada sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Siak telah mencapai 98,87 persen. Pemerintah daerah juga memperjuangkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan dan pengadaan peralatan di RSUD Tengku Rafi’an serta penyediaan berbagai peralatan kesehatan bagi puskesmas dan pustu.
Afni menegaskan, efisiensi anggaran harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Anggaran, menurutnya, perlu semakin diarahkan pada pelayanan dasar dan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Dari sisi ekonomi, Siak mencatat pertumbuhan sebesar 5,87 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 4,37 persen pada 2024. Tingkat kemiskinan juga turun dari 5,08 persen menjadi 4,40 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,19 poin.
Meski demikian, Afni mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2025 tercatat sebesar 5,30 persen.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diikuti penguatan dunia usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi agar mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Siak.
Salah satu sektor yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru adalah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Dalam setahun terakhir, pemerintah daerah bersama jajaran direksi melakukan inventarisasi calon investor, menata proses investasi, memperkuat komunikasi, serta memberikan kepastian dan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut, kata Afni, mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2026, dua perusahaan berbasis industri telah menanamkan investasi dengan nilai mendekati Rp1,9 triliun. Investasi tersebut tidak hanya bergerak di industri hulu, tetapi juga mengarah pada hilirisasi industri berbasis kelapa sawit.
Pemkab Siak juga terus memperjuangkan pembangunan kembali pelabuhan KITB. Dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) pelabuhan tersebut telah disetujui Kementerian Perhubungan pada 2026.
Bagi Afni, pengembangan KITB bukan sekadar membangun infrastruktur. Kawasan tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi, menghubungkan potensi daerah dengan pasar, dan menjadi alternatif penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian sektor migas.
Upaya memperkuat pendapatan daerah juga dilakukan melalui optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Afni menyebut target dividen yang disampaikan ketika dirinya mulai menjabat sebesar Rp20 miliar, sedangkan kontribusi BSP pada tahun ini mampu mencapai lebih dari Rp80 miliar.
Menurutnya, peningkatan kinerja BUMD menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) agar Siak tidak terus bergantung pada DBH Migas.
Meski kemandirian fiskal tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Tantangan besar tetap datang dari penurunan DBH Migas yang diproyeksikan mencapai 72,31 persen pada 2027. Afni menilai kondisi tersebut menjadi tekanan serius bagi keuangan daerah.
Namun, Pemkab Siak tetap berupaya menyehatkan keuangan secara bertahap, hati-hati, dan terukur, sembari memperjuangkan hak daerah melalui peninjauan dan rekonsiliasi perhitungan serta penyaluran DBH bersama pemerintah pusat.
Pemkab Siak juga terus memperjuangkan pelunasan kurang bayar DBH sejak 2023 yang nilainya sekitar Rp460 miliar. Bagi Afni, persoalan itu bukan sekadar urusan pendapatan pemerintah, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pelayanan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan kewajiban keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kewajiban tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp326,95 miliar.
Hingga saat ini, Rp273,14 miliar atau sekitar 83,54 persen telah dibayarkan, sedangkan sisanya telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2026.
Sementara itu, kewajiban tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp244,77 miliar dan penyelesaiannya akan terus diupayakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Dalam kondisi tersebut, Afni menegaskan efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. Pemerintah harus menentukan prioritas secara cermat dan memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran.
Pemkab Siak juga memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, mengoptimalkan CSR, serta memperjuangkan dukungan APBN agar pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD.
Kolaborasi dengan perusahaan, antara lain, dilakukan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan kabupaten yang rusak parah sepanjang hampir 30 kilometer dengan melibatkan pembiayaan CSR dari sekitar 11 perusahaan yang beroperasi di Siak.
Dukungan serupa juga terlihat pada revitalisasi SD Teluk Lanus dan pembangunan rumah guru di Tanjung Pal.
Pada 2026, Siak turut memperoleh dukungan pembiayaan APBN sekitar Rp370,84 miliar untuk berbagai sektor, termasuk kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, kebudayaan, dan pertanian.
Di tengah tuntutan efisiensi, pelestarian budaya Melayu juga tetap menjadi perhatian. Penetapan naskah kuno Syair Perang Siak sebagai Ingatan Kolektif Nasional 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjadi salah satu capaian yang disoroti Afni.
Pengakuan tersebut menegaskan pentingnya warisan sejarah dan budaya Melayu Siak dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Pemkab Siak juga terus memperjuangkan dukungan untuk rehabilitasi museum, termasuk Museum Istana Asserayah Al Hasyimiyah serta Museum Budaya dan Sejarah Siak Balairung Sri.
Tema HUT ke-27 Kabupaten Siak, “Siak Harmoni, Melayu Lestari”, menjadi pengingat bahwa pembangunan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kebudayaan, lingkungan, dan warisan daerah untuk generasi mendatang.
Dalam menjalankan pemerintahan, Afni berharap dapat meninggalkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong lahirnya ASN BERDAMPAK, yakni aparatur yang peduli, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baginya, jabatan merupakan amanah dan pekerjaan adalah bentuk pengabdian. Pembangunan tidak selesai dalam satu periode pemerintahan, sehingga apa yang dikerjakan hari ini harus dapat dilanjutkan dan memberi manfaat bagi generasi berikutnya.
Pada usia ke-27 Kabupaten Siak, Afni mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersamaan dan terus mengambil bagian dalam pembangunan. Ia menegaskan, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan hak masyarakat.
“Kita tidak tunduk pada kesulitan dan tetap berjuang memenuhi hak-hak rakyat secara bermartabat. Setelah segala ikhtiar dilakukan, barulah kita bertawakal,” tuturnya.
Ia berharap Siak tidak hanya dikenal sebagai nama di atas peta, tetapi juga sebagai daerah yang dihargai karena kontribusinya bagi Indonesia.
Dengan semangat “Siak Harmoni, Melayu Lestari”, Afni mengajak seluruh masyarakat menyatukan langkah untuk membawa Siak menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, bermartabat, dan berkelanjutan. (Infotorial)
