SolokBeritaSumbar

Mendagri Pastikan Penanganan Galodo Solok Berlanjut ke Pemulihan Infrastruktur

×

Mendagri Pastikan Penanganan Galodo Solok Berlanjut ke Pemulihan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Mendagri Tito Karnavian Nilai Pencegahan Karhutla di Riau Berjalan Baik
Mendagri Tito Karnavian.(ist)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak banjir bandang atau galodo yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Penanganan bencana dilakukan bersama sejumlah unsur pemerintah, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Pekerjaan Umum. Seluruh unsur tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tito mengatakan salah satu akses utama yang sempat terdampak, yakni jalur antara Kabupaten Solok dan Kota Padang, kini telah kembali dibuka.

“Tadinya kan jalan sempat terputus antara Kabupaten Solok dan Kota Padang, tapi saya dapat laporan dari informasi dari lapangan, termasuk dari Menteri PU (Dody Hanggodo), sudah dibuka kembali normal,” kata Tito menjelang rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga  Kasus Afif Maulana Resmi Dihentikan, Polda Sumbar Pastikan Tidak Ada Indikasi Penganiayaan

Setelah akses kembali normal, pemerintah melanjutkan penanganan dengan membersihkan material akibat bencana. Tahapan tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan.

“Setelah itu Pak Menteri PU sudah menyiapkan rencana untuk perbaikan infrastrukturnya,” ujar Tito.

Menurut Tito, jajaran pemerintah langsung bergerak menangani dampak bencana tanpa harus menunggu arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga  BPBD Solok Ralat Jumlah Korban Longsor di Tambang Emas Ilegal Sungai Abu, Ini Identitasnya

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penanganan, termasuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana.

Pemerintah, lanjut Tito, telah menyiapkan anggaran untuk mendukung tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Anggaran tersebut dialokasikan melalui sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum mendapat porsi terbesar untuk mendukung pemulihan infrastruktur terdampak bencana