INGATLAH.COM – Polemik penyelenggaraan pendidikan mencuat di UPT SD Negeri 017 Kualu, Jumat (4/9/2026).
Dalam sebuah musyawarah pada 11 Agustus 2026 wali murid bersama guru dan tokoh masyarakat mengungkap sederet persoalan yang dinilai perlu segera mendapat klarifikasi dan evaluasi dari pihak berwenang.
Dari informasi yang berhasil dikumpulkan awak media yang disampaikan wali murid cukup beragam, mulai dari kehadiran kepala sekolah dan guru, persoalan bantuan PIP, minimnya buku serta ATK, keterlambatan pembayaran honor guru hingga tuntutan transparansi dana BOS.
Sebagian wali murid menilai Kepala Sekolah jarang hadir di lingkungan sekolah. Mereka juga mempertanyakan tidak diterimanya bantuan PIP oleh sejumlah anak dan meminta penjelasan mengenai mekanisme pendataan, pengusulan serta penetapan penerima.
Guru Kelas II turut menjadi sorotan. Wali murid menyampaikan keberatan atas kehadiran guru tersebut yang dinilai tidak maksimal. Mereka juga meminta klarifikasi terkait informasi bahwa guru bersangkutan merupakan anak kandung kepala sekolah, terutama menyangkut penanganan setiap keluhan mengenai kehadiran dan pelaksanaan tugas.
Di sisi lain, guru mengungkap persoalan internal sekolah. Dua guru honorer disebut belum menerima honor selama kurang lebih enam bulan. Dengan honor yang disebut hanya Rp100 ribu per bulan, mereka meminta kepastian mengenai pembayaran hak yang tertunda.
Ketersediaan fasilitas pembelajaran juga dikeluhkan. Buku pelajaran dinilai belum memadai, sementara ATK dan perlengkapan pembelajaran disebut terbatas. Akibatnya, sebagian guru disebut harus menggunakan dana pribadi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Persoalan administrasi sekolah juga ikut dipertanyakan, termasuk mekanisme permintaan biaya dalam pengurusan data ke dinas serta status operator sekolah. Peserta musyawarah meminta agar penggunaan akun dan penetapan operator disesuaikan dengan SK penugasan resmi.
Tak berhenti di sana, peserta meminta keterbukaan terkait pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, penggunaan hingga pelaporannya. Para guru juga meminta pola komunikasi dan penyampaian teguran di lingkungan sekolah dievaluasi agar suasana kerja tetap kondusif.
Rangkaian persoalan itu akhirnya mendorong wali murid, guru dan tokoh masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan serta pengelolaan UPT SD Negeri 017 Kualu.
Mereka meminta pihak berwenang segera memberikan kepastian tindak lanjut. Bahkan, wali murid menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan tidak mengirim anak mereka ke sekolah apabila tuntutan evaluasi tidak kunjung mendapat kepastian.
Selain evaluasi, forum juga menyampaikan aspirasi agar Kepala Sekolah UPT SD Negeri 017 Kualu dipertimbangkan untuk dipindahkan, tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan, evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Berbagai tudingan dan keluhan tersebut merupakan materi yang disampaikan peserta dalam musyawarah dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah serta instansi terkait.
