INGATLAH.COM – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan publik terus diperkuat oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Senin (20/7/2026).
Dokumen kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ricky Makado.
Penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, khususnya dalam penanganan berbagai persoalan hukum di bidang Perdata, Tata Usaha Negara (TUN), serta bidang publik lainnya.
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti akan memberikan dukungan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hingga tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat hubungan kelembagaan antarinstansi penegak hukum.
“Perjanjian kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Imigrasi Selatpanjang dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Kami berharap kolaborasi ini mampu mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian secara profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan hukum dari Kejaksaan akan menjadi landasan penting dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga seluruh pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal, sesuai aturan, sekaligus melindungi kepentingan negara.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ricky Makado, menyambut positif terjalinnya kerja sama tersebut.
Menurutnya, sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum, khususnya di bidang perdata, tata usaha negara, dan bidang publik lainnya. Kami siap memberikan bantuan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki,” tegasnya.
Melalui kesepakatan ini, kedua lembaga berharap hubungan koordinasi yang telah terjalin dapat semakin solid.
Sinergi yang kuat diharapkan mampu mendorong pelaksanaan tugas secara lebih efektif dan profesional, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas, berkualitas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
