INGATLAH.COM – Isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau akhirnya ditepis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Inspektur Jenderal Kemendagri, S. M. Mahendra Jaya, menegaskan bahwa hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, serta verifikasi data tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan program tersebut dengan penurunan PAD maupun retribusi daerah.
“Berdasarkan hasil klarifikasi yang kami lakukan, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara Program Makan Bergizi Gratis dengan penurunan PAD Provinsi Riau,” tegas Mahendra Jaya dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, klarifikasi dilakukan secara komprehensif oleh tim lintas unit di lingkungan Kemendagri, mulai dari Inspektorat Khusus Itjen, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, hingga Pusat Data dan Informasi.
Dari hasil penelusuran tersebut, terungkap bahwa kontribusi Retribusi Kantin Sekolah terhadap PAD Riau sangat kecil, yakni hanya sekitar 0,018 persen dari total target PAD sebesar Rp5,24 triliun.
“Dengan proporsi yang sangat kecil tersebut, jelas kontribusinya tidak signifikan terhadap keseluruhan PAD,” ujarnya.
Tak hanya itu, data prognosis justru menunjukkan hal sebaliknya. Penerimaan retribusi kantin sekolah diperkirakan mencapai Rp1,15 miliar atau 121,05 persen dari target tahun anggaran 2026.
“Artinya, bukan mengalami penurunan, tetapi justru berpotensi melampaui target,” jelas Mahendra.
Ia juga menyoroti munculnya persepsi keliru di ruang publik yang dipicu penggunaan data tidak utuh dalam penjelasan sebelumnya.
“Data yang disampaikan hanya melihat realisasi sementara, tanpa memperhitungkan target tahunan, prognosis, dan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Kemendagri menemukan bahwa Program MBG justru memberikan dampak positif dari sisi efisiensi anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Riau tercatat mampu menghemat sekitar Rp45 miliar per tahun dari komponen belanja makan dan minum siswa.
“Dengan adanya program ini, beban APBD berkurang dan anggaran dapat dialihkan untuk prioritas pembangunan lainnya,” katanya.
Selain efisiensi, program tersebut juga dinilai memberi efek berganda terhadap perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di Kota Pekanbaru.
“Program MBG mendorong perputaran ekonomi, mulai dari sektor makanan dan minuman hingga rantai pasoknya,” jelas Mahendra.
Pemerintah Kota Pekanbaru bahkan mencatat peningkatan PAD signifikan dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun pada tahun anggaran 2025.
“Kenaikan ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya aktivitas ekonomi yang berkembang seiring pelaksanaan Program MBG,” tambahnya.
Kemendagri juga mencatat dukungan penuh Pemerintah Provinsi Riau terhadap program tersebut sebagai bagian dari Program Strategis Nasional.
“Program ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Mahendra menekankan pentingnya perbaikan tata kelola data keuangan daerah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
“Yang perlu diperkuat adalah validasi data, rekonsiliasi antar perangkat daerah, serta kualitas perencanaan dan penyajian informasi,” tegasnya.
Hasil klarifikasi ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan temuan tersebut, Kemendagri memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tidak merugikan daerah, tetapi justru memberikan manfaat nyata baik dari sisi efisiensi anggaran maupun pertumbuhan ekonomi.
