INGATLAH.COM – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Riau menyoroti penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret sejumlah nama yang disebut berasal dari lingkungan pejabat di Kabupaten Pelalawan.
Kasus tersebut bermula dari operasi gabungan yang dilakukan aparat POM TNI pada Sabtu (23/5/2026) malam. Dalam operasi itu, sejumlah orang diamankan bersama barang bukti yang disebut berupa ganja kering dan alat yang diduga digunakan untuk konsumsi narkotika.
Beberapa nama yang diamankan disebut memiliki hubungan dengan kalangan pejabat daerah, mulai dari anak pejabat aktif, mantan petinggi BUMD hingga seorang selebgram asal Pekanbaru.
Ketua Umum SEMMI Riau, Ihkram Mulya, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun menurutnya, kasus tersebut harus ditangani secara transparan mengingat masih kuatnya sorotan publik terhadap kinerja aparat dalam pemberantasan narkoba.
“Persoalan ini bukan semata-mata soal siapa yang terlibat, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang berjalan,” Ujar Ihkram, Senin (1/6/2026).
SEMMI Riau menilai masyarakat masih mengingat kasus yang terjadi beberapa bulan sebelumnya di lingkungan Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang berujung pada pencopotan sejumlah personel kepolisian.
Menurut Ihkram, kasus tersebut membuat publik semakin kritis terhadap setiap penanganan perkara narkotika, terutama jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki latar belakang kekuasaan atau kedudukan tertentu.
“Karena itu, kami meminta seluruh proses dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
SEMMI juga mengingatkan pentingnya penerapan prosedur asesmen terpadu terhadap pengguna narkotika sebelum menjalani rehabilitasi.
Mereka meminta pihak terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai aturan tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
Selain itu, mahasiswa meminta aparat penegak hukum terus melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan narkoba di Riau.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Integritas lembaga penegak hukum harus dijaga melalui proses yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
