PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kick off forum tersebut digelar di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Dalam sambutannya, Agung menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pelayanan publik, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki.
“Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama satu tahun terakhir Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai pihak, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Memasuki tahun 2026, Pemko menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data.
Agung menegaskan, kepala OPD, camat, hingga lurah memiliki peran penting sebagai produsen data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsinya.
Ia mencontohkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab atas data posyandu, sementara Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.
“Selama ini masih ada data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Ini yang terus kita benahi, salah satunya melalui program ‘Satu ASN Satu RW’ yang mulai berjalan,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Agung juga menyinggung praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang dinilai berhasil memanfaatkan data untuk mengubah perilaku masyarakat, seperti dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, data yang baik tidak hanya dikumpulkan, tetapi harus diimplementasikan dalam kebijakan nyata. Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai, mengingat komoditas tersebut menjadi penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.
Dalam kesempatan itu, Agung turut mengapresiasi dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga keselarasan dan akurasi data.
“Yang terpenting bukan sekadar data yang terlihat bagus, tetapi data yang benar-benar akurat dan bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi kota,” tegasnya.
Di akhir arahannya, ia meminta seluruh OPD untuk aktif memperbarui data secara berkala. Melalui sistem Satu Data, diharapkan seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat secara terpadu.
Sebagai capaian, Agung mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut mendapat perhatian pemerintah pusat sebagai indikator keberhasilan tata kelola yang semakin baik.
