SIAK – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Siak mulai menghidupkan kembali denyut industri maritim di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Kebangkitan itu ditandai dengan dimulainya pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) sekaligus pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer yang seluruhnya dibiayai investasi swasta.
Investasi yang masuk ke kawasan industri milik pemerintah daerah tersebut mencapai lebih dari Rp300 miliar. Pada tahap awal, PT MNS telah merealisasikan investasi senilai lebih dari Rp100 miliar.
Peresmian pembangunan galangan kapal dilakukan langsung oleh Bupati Siak, Dr Afni Z, bersama jajaran komisaris dan direksi PT MNS, manajemen PT KITB, unsur Forkopimda, DPRD, Kadin Riau, LAM Siak, serta masyarakat, Senin (20/4).
Bupati Afni menyebut kehadiran investasi ini menjadi titik balik kebangkitan KITB yang selama bertahun-tahun dinilai “tertidur” meski memiliki perangkat kawasan industri yang lengkap.
“Ini awal kebangkitan KITB. Kepercayaan investor adalah modal utama agar kawasan ini terus berkembang. Saya berterima kasih kepada PT MNS yang berani berinvestasi besar di sini,” ujar Afni.
Menurutnya, KITB diproyeksikan menjadi jantung ekonomi baru Kabupaten Siak bahkan kawasan Riau dan Sumatera. Lokasinya dinilai strategis sebagai jalur distribusi komoditas regional hingga lintas negara.
Afni menegaskan, masuknya investasi diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“KITB ini harta karun Siak yang harus kita bangkitkan. Investasi harus dipermudah, izin dipercepat, aturan diperjelas. Saya ingatkan, jangan ada pungli kepada investor,” tegasnya.
Evaluasi Lahan dan Investor Lama
Bupati juga meminta pengelola KITB menata ulang kawasan industri yang selama ini stagnan. Ia menyoroti banyaknya lahan berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sudah dikuasai investor, namun belum terealisasi pembangunan industrinya.
“Tenant yang sudah memegang lahan harus jelas komitmennya. Kalau serius, bantu percepat izin. Saya ingin semua investor bergerak nyata seperti MNS ini, bukan sekadar omon-omon,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Afni juga mengungkapkan adanya komitmen dari Kementerian Perhubungan untuk mengembalikan pengelolaan kawasan pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Saat ini Pemkab Siak tengah menyiapkan pembentukan BUP baru sebagai syarat pengelolaan.
Serap 200 Tenaga Kerja Lokal
Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menjelaskan pembangunan galangan kapal hingga tahap operasional diperkirakan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, dengan prioritas warga lokal Kabupaten Siak.
“Kebutuhan tenaga kerja mayoritas bidang teknik, terutama pengelasan. Kami mengikuti arahan Ibu Bupati untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal,” ujar Yudi.
Ia menambahkan, hasil studi kelayakan menunjukkan potensi pasar galangan kapal di Riau sangat besar. Tercatat lalu lintas kapal mencapai 8.539 kapal domestik dan 331 kapal luar negeri setiap tahun, sementara fasilitas galangan kapal masih sangat terbatas.
Lokasi KITB yang menghadap langsung Selat Padang dan dekat dengan muara menjadi nilai strategis tersendiri. Terlebih, grup PT MNS sendiri mengoperasikan lebih dari 123 kapal.
“Kami yakin prospeknya sangat besar. Komitmen pemerintah daerah yang ramah investasi juga membuat kami tidak ragu menanamkan modal di Siak,” jelasnya.
Selain galangan kapal, PT MNS juga membangun fasilitas pemurnian air mandiri menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) untuk mengatasi keterbatasan air bersih di kawasan tersebut.
Perusahaan juga membangun akses jalan sepanjang 1,2 kilometer senilai lebih dari Rp7 miliar guna mendukung mobilitas industri di KITB.
Dengan dimulainya pembangunan galangan kapal ini, Pemerintah Kabupaten Siak optimistis Kawasan Industri Tanjung Buton perlahan bangkit menjadi pusat industri maritim baru di Sumatera sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
