INGATLAH.COM – Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Provinsi Riau tengah menjadi sorotan publik.
Proyek yang disebut-sebut mendapat dukungan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) itu menuai kritik, khususnya terkait sumber anggaran yang digunakan.
Sorotan datang dari Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR). Ketua GMPR, Ali Junjung Daulay.
Ali menilai pembangunan infrastruktur seperti jembatan merupakan langkah positif.
Namun, ia menegaskan polemik muncul jika pendanaan berasal dari dana zakat.
“Jembatan Merah Putih itu tidak ada masalah, bahkan sangat baik. Yang menjadi persoalan bagi kami adalah jika pembangunan ini menggunakan dana zakat. Pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya menggunakan anggaran negara, bukan dana umat,” ujarnya, Selasa (16/3) dikutip dari riau.harianhaluan.com
Menurut Ali, dana zakat memiliki aturan yang jelas baik secara syariat maupun regulasi pemerintah.
Ia menegaskan zakat seharusnya diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal.
Ia mencontohkan sejumlah daerah di Riau seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari sisi kesejahteraan dan pembangunan.
“Peruntukan zakat itu sudah jelas. Ini menyangkut aturan agama dan negara. Sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Lebih lanjut, GMPR mempertanyakan alasan penggunaan dana tersebut, mengingat pemerintah memiliki sumber pembiayaan resmi seperti APBD dan APBN.
Ali juga menyinggung peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dinilai lebih relevan jika berkaitan dengan pembangunan aset.
“Kalau disebut infak, dasar hukumnya apa Baznas bisa menyalurkan untuk pembangunan seperti ini? Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi menelan anggaran sekitar Rp3 miliar.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi secara menyeluruh terkait mekanisme pendanaan proyek tersebut.
GMPR juga meminta klarifikasi dari Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) terkait dugaan keterlibatan dalam proyek tersebut.
Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, Zahwani Pandra Arsyad, belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi.
Di sisi lain, Baznas Riau menyatakan bahwa bantuan yang diberikan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
Ketua Baznas Riau, Masriadi Hasan, menjelaskan bahwa dana yang disalurkan berasal dari infak masyarakat, bukan zakat yang memiliki batasan asnaf.
“Ini berasal dari infak masyarakat Riau. Sifatnya fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jembatan atau fasilitas sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program kolaboratif berbagai pihak.
Secara keseluruhan, terdapat 26 jembatan yang direncanakan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp6,9 miliar.
“Ini bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak anak-anak di daerah harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah, bahkan harus menyeberangi sungai dan melalui jalan berlumpur,” tutupnya.
