INGATLAH – Sejumlah program pembangunan di nagari di Kabupaten Tanah Datar dinilai belum dapat terlaksana secara maksimal.
Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang diterima nagari, yang saat ini berkisar antara Rp250 juta hingga Rp350 juta per tahun.
Ketua Forum Komunikasi Wali Nagari (FKWN) Tanah Datar, Genta Maulana, berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperjuangkan peningkatan anggaran bagi nagari.
Harapan tersebut disampaikan Genta saat acara buka puasa bersama yang dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wakil Bupati Ahmad Fadly di Gedung Indo Jolito, Batusangkar.
Menurut Genta, dengan keterbatasan anggaran yang ada, banyak program pembangunan dan kegiatan di nagari yang belum dapat dijalankan secara optimal.
Menanggapi hal itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan persoalan keterbatasan anggaran nagari telah disampaikan oleh para kepala daerah dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Dalam forum APKASI beberapa waktu lalu, para kepala daerah telah menyampaikan langsung persoalan ini kepada Kementerian Desa,” ujar Eka Putra.
Ia menambahkan, pada kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan melakukan kajian ulang terkait kemungkinan peningkatan anggaran desa atau nagari.
Selain persoalan anggaran, Bupati juga menyoroti sejumlah persoalan pembangunan di nagari, salah satunya terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Ia meminta para wali nagari segera berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk melakukan perbaikan awal seperti penambalan atau patching pada jalan berlubang.
“Saya minta wali nagari segera membuat surat dan berkoordinasi dengan Dinas PU agar dilakukan penambalan pada jalan-jalan rusak di nagari masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga meminta agar para wali nagari segera mengusulkan perbaikan irigasi, terutama yang berkaitan dengan dampak bencana serta pembangunan prioritas yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keaktifan wali nagari dalam menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah sangat penting, termasuk memantau perkembangan usulan program pembangunan.
Bupati juga mendorong para wali nagari untuk terus menjalin komunikasi dengan para wakil rakyat, mulai dari DPRD hingga DPR RI, agar berbagai program pembangunan di nagari dapat memperoleh dukungan yang lebih luas.
